Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si : “Kedaulatan Ekonomi Jangan Berhenti Jadi Slogan Elit: Buku Ini Bagus, Tapi Rakyat Butuh Bukti, Bukan Teori”
Membaca draf buku Transformasi Ekonomi Dunia karya Rosihan Arsyad dan Dodi Reza Alex Noerdin, saya mengapresiasi kedalaman riset dan keberanian intelektualnya. Buku ini layak dibaca. Namun sebagai pengamat sosial politik yang selama ini berpihak pada kepentingan rakyat kecil, saya tidak bisa hanya bertepuk tangan. Ada beberapa catatan kritis yang harus saya sampaikan—bukan untuk menjelekkan, tetapi justru karena buku setebal ini menyentuh nasib jutaan rakyat Indonesia.
Transformasi Ekonomi Dunia
Yang Perlu Diapresiasi: Sejarah Ditulis dari Sudut Kekuasaan
Buku ini jujur mengakui bahwa ekonomi bukan sekadar angka. Ia adalah arena kekuasaan. Dari VOC yang membantai Banda, kolonialisme yang menguras Nusantara, Orde Baru yang membangun tapi juga menciptakan oligarki, hingga krisis 1998 yang menghancurkan rakyat kecil—semua diakui. Penulis tidak menyembunyikan bahwa di balik pertumbuhan selalu ada pihak yang menang dan pihak yang menanggung biaya.
Saya juga menghargai keberanian buku ini mengkritik secara terbuka: proyek mercusuar Soekarno, patronase Orde Baru, krisis Pertamina, BLBI, sampai kekhawatiran terhadap program-program besar pemerintahan saat ini seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Ini bukan buku yang membela kekuasaan. Ini buku yang mencoba membaca kekuasaan.
Tapi Inilah Masalahnya: Analisis Kaya, Keberpihakan pada Rakyat Tipis
Namun dari kacamata rakyat, ada sesuatu yang mengganjal. Buku ini sangat canggih menganalisis negara, modal, teknologi, rantai pasok, dan kedaulatan. Tapi di mana rakyat dalam seluruh analisis ini?
Rakyat muncul sebagai angka. Sebagai “tenaga kerja murah”. Sebagai “pekerja yang perlu di-reskilling”. Sebagai “penerima MBG”. Sebagai “petani yang perlu ditingkatkan produktivitasnya”. Tapi jarang sekali—mungkin tidak pernah—rakyat muncul sebagai subjek yang punya suara, punya hak, dan punya kuasa untuk menentukan arah ekonomi mereka sendiri.
Buku ini berbicara tentang “kedaulatan sebagai kapasitas untuk memilih”. Pertanyaan saya: memilih untuk siapa? Kalau kedaulatan hanya berarti negara punya pilihan dalam bernegosiasi dengan investor asing, sementara rakyat kecil tetap tidak punya pilihan selain menerima upah rendah, kehilangan tanah, atau menjadi korban proyek—maka kedaulatan itu milik siapa?
Kritik Terhadap Framing “Developmental State”
Buku ini cukup memuja model developmental state ala Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan China. Tapi perlu diingat: di Korea Selatan, developmental state dibarengi dengan reformasi agraria yang radikal yang membongkar kekuasaan tuan tanah. Di Taiwan, hal serupa terjadi. Di China, revolusi sosial menghancurkan struktur feodal.
Di Indonesia? Buku ini sendiri mengakui bahwa reformasi agraria era Soekarno gagal karena konflik politik, dan sampai hari ini ketimpangan kepemilikan tanah tetap parah. Artinya: Indonesia ingin meniru developmental state, tapi tanpa keberanian membongkar struktur ketimpangan yang menjadi akarnya.
Buku ini berbicara tentang “disiplin kinerja” bagi perusahaan penerima fasilitas negara. Bagus. Tapi siapa yang mendisiplinkan? Kalau yang mendisiplinkan adalah negara yang sama yang dikuasai oligarki—seperti yang buku ini sendiri akui terjadi di Indonesia—maka “disiplin” hanya akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menekan yang lemah.
Soal Hilirisasi: Untuk Rakyat atau Untuk Konglomerat?
Buku ini membahas hilirisasi nikel dengan cukup kritis. Saya sepakat bahwa hilirisasi bukan tujuan akhir. Tapi dari sudut pandang rakyat, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang memperoleh manfaat dari hilirisasi?
Rakyat di Morowali, Weda Bay, dan Konawe—apakah mereka sejahtera? Apakah mereka punya akses terhadap pekerjaan layak? Apakah lingkungan mereka terjaga? Apakah mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Atau mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri, sementara keuntungan mengalir ke Jakarta dan investor asing?
Buku ini menyebut perlunya “green downstreaming” dan “hilirisasi pengetahuan”. Bagus. Tapi tanpa redistribusi kekuasaan dan kekayaan, hilirisasi hanya akan memperkuat struktur yang sudah timpang.
Soal MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih
Buku ini cukup berani mengkritik program-program besar pemerintahan Prabowo sebagai berpotensi menjadi spending state ketimbang developmental state. Saya setuju. Tapi kritik ini perlu diperdalam.
MBG—Makan Bergizi Gratis—adalah program mulia. Tapi kalau pelaksanaannya melibatkan kroni, kalau anggarannya membengkak tanpa transparansi, kalau kualitas gizinya dipertanyakan, maka yang terjadi bukan pemberdayaan rakyat, melainkan proyek rente baru. Rakyat butuh gizi, bukan sekadar porsi yang difoto untuk laporan.
Danantara—sovereign wealth fund—berpotensi menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Tapi tanpa pengawasan publik yang kuat, ia bisa berubah menjadi kas pribadi elite. Buku ini mengakui risiko itu, tapi tidak cukup keras menuntut transparansi dan akuntabilitas publik.
Koperasi Merah Putih—ini yang paling saya khawatirkan. Buku ini sudah menyebut risikonya: koperasi yang dibentuk dari atas, bukan dari kebutuhan anggota, akan gagal. Saya tambahkan: kalau koperasi ini dibiayai kredit bank yang harus dibayar oleh rakyat desa, sementara manajemennya dikuasai elite lokal, maka ini bukan pemberdayaan—ini pembebanan baru bagi rakyat kecil.
Soal Kedaulatan: Jangan Hanya Jadi Alat Negosiasi Elit
Buku ini mendefinisikan kedaulatan sebagai “kapasitas untuk memilih”. Definisi ini elegan. Tapi dari sudut pandang rakyat, kedaulatan harus berarti lebih dari itu.
Kedaulatan berarti rakyat punya akses terhadap pangan, air, energi, pendidikan, kesehatan, dan tanah. Kedaulatan berarti rakyat punya suara dalam menentukan bagaimana sumber daya mereka dikelola. Kedaulatan berarti rakyat terlindungi dari keserakahan modal, baik asing maupun domestik.
Kalau kedaulatan hanya berarti negara bisa bernegosiasi dengan investor asing, sementara rakyat tetap miskin dan tak berdaya—maka itu bukan kedaulatan rakyat. Itu kedaulatan elite.
Yang Hilang: Politik Ekonomi Rakyat
Buku ini berbicara banyak tentang negara, modal, teknologi, dan pasar. Tapi politik ekonomi rakyat—bagaimana rakyat mengorganisir diri, memperjuangkan hak, dan mengubah struktur kekuasaan—hampir tidak dibahas.
Serikat buruh? Hampir tidak disebut. Gerakan petani? Tidak ada. Gerakan mahasiswa? Hanya sekilas. Gerakan lingkungan? Minim. Padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan ekonomi yang berpihak pada rakyat selalu lahir dari perjuangan rakyat, bukan dari kebijakan elite.
Buku ini memuji Korea Selatan, Taiwan, dan China. Tapi lupa bahwa di negara-negara itu, reformasi agraria dan pembongkaran struktur feodal adalah prasyarat transformasi. Tanpa itu, developmental state hanya akan menjadi alat baru bagi elite lama.
Penutup: Buku Bagus, Tapi Jangan Berhenti di Rak
Saya mengapresiasi buku ini. Ia kaya data, luas wawasan, dan berani mengkritik kekuasaan. Tapi buku ini harus dibaca dengan kritis. Jangan sampai “kedaulatan ekonomi” hanya menjadi slogan baru bagi elite untuk membenarkan kekuasaan mereka.
Rakyat butuh lebih dari teori. Rakyat butuh:
- Tanah yang tidak dirampas untuk proyek.
- Pekerjaan yang layak, bukan sekadar upah murah.
- Pangan yang terjangkau, bukan impor yang menguntungkan tengkulak.
- Energi yang bersih dan terjangkau, bukan polusi untuk keuntungan segelintir orang.
- Pendidikan yang membebaskan, bukan sekadar mencetak buruh.
- Kesehatan yang terjangkau, bukan bisnis.
- Suara dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
Kedaulatan ekonomi sejati bukan ketika Indonesia bisa menolak tekanan asing, tapi ketika rakyat Indonesia bisa menentukan hidupnya sendiri tanpa ditekan oleh kekuatan mana pun—asing maupun domestik.
Buku ini adalah langkah intelektual yang baik. Tapi langkah berikutnya bukan menulis buku lagi. Langkah berikutnya adalah membangun gerakan rakyat yang mampu mengubah kata-kata menjadi kenyataan.
Karena pada akhirnya, kedaulatan bukan apa yang ditulis di atas kertas. Kedaulatan adalah apa yang dirasakan rakyat di perut mereka, di tanah mereka, dan di masa depan anak-anak mereka.
Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si
Pengamat Sosial Politik
Palembang, 13 Oktober 2026
“Ekonomi tanpa keadilan adalah penindasan. Kedaulatan tanpa rakyat adalah kehampaan.”
Leave a Reply