JARI: Benarkah Rakyat Harus Takut pada Negaranya?
Usai salat Ashar berjamaah di mushala dekat perumahan, langit sore mulai berwarna jingga. Aroma nasi samin yang gurih bercampur dengan kopi Semendo yang baru diseduh mengepul di warung makan sederhana milik Wak Dolah, warung yang sudah puluhan tahun menjadi langganan warga sekitar. Empat orang duduk di kursi kayu di teras warung. Ade Indra Chaniago, duduk di tengah ditemani Indra Darmawan. Di hadapan mereka, Juliansyah jurnalis idealis asal Ogan Ilir duduk dengan buku catatan di pangkuannya. Ferry Lesmana tokoh masyarakat Tulung Selapan, OKI duduk bersila di kursi bambu. Sesekali Wak Dolah, pemilik warung berperut buncit dengan kumis tebal, ikut menyelipkan komentar sambil mengaduk kopi.
Ferry Lesmana (mengunyah nasi samin, lalu berbicara): Uda, saya baru baca artikel tentang Thomas Hobbes ini. Katanya, manusia itu pada dasarnya “serigala bagi manusia lain”homo homini lupus. Dan dalam “keadaan alamiah”, hidup manusia itu “kesepian, miskin, menjijikkan, buas, dan singkat”. Ini gambaran yang sangat suram, Uda. Apakah manusia benar-benar seburuk itu?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir): Ferry, Hobbes menulis Leviathan di tengah Perang Saudara Inggris (1642–1651). Ia menyaksikan langsung bagaimana perang saudara menghancurkan tatanan sosial, bagaimana tetangga saling membunuh, bagaimana hukum dan moralitas runtuh. Pengalaman traumatis inilah yang membentuk pandangannya tentang manusia. Menurut Hobbes, tanpa negara dan hukum, manusia akan hidup dalam “perang semua melawan semua” bellum omnium contra omnes.
Indra Darmawan: Hobbes berargumen bahwa dorongan untuk mempertahankan diri self-preservation adalah naluri paling dasar manusia. Dalam keadaan alamiah, setiap orang punya hak atas segala sesuatu termasuk hak untuk mengambil nyawa orang lain demi kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi ini justru menciptakan ketakutan dan ketidakpastian yang terus-menerus. Karena takut mati, manusia akhirnya sadar bahwa mereka harus membuat perjanjian social contract.
Juliansyah: Jadi, manusia menyerahkan kebebasannya demi keamanan?
Ade Indra Chaniago: Tepat, Juliansyah. Hobbes menyebut penguasa absolut ini sebagai “Leviathan” seekor raksasa yang menjadi simbol negara yang kuat dan berdaulat. Rakyat menyerahkan seluruh hak alami mereka termasuk hak untuk membalas dendam kepada penguasa. Sebagai imbalannya, penguasa menjamin perdamaian dan keamanan.
Wak Dolah (menyodorkan sepiring tambahan nasi samin sambil tersenyum): Maaf nyela, Uda. Tapi saya jadi inget kampung saya dulu, waktu masih kecil. Belum ada jalan bagus, belum ada polisi. Kadang ada orang kuat yang seenaknya ngambil tanah tetangga. Yang lemah cuma bisa nangis. Itu kayak yang Hobbes bilang, ya? “Perang semua melawan semua”?
Indra Darmawan: Wak Dolah tepat sekali. Hobbes menggambarkan keadaan alamiah sebagai kondisi tanpa otoritas pusat, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Dan ini bukan hanya teori. Di dunia nyata, kita bisa melihat gema pemikiran Hobbes dalam berbagai fenomena.
Ferry Lesmana: Contohnya apa?
Ade Indra Chaniago: Contoh paling jelas adalah konflik antarkelompok yang terjadi ketika otoritas negara lemah. Di Indonesia, kita pernah menyaksikan kerusuhan antaretnis dan antaragama di akhir 1990-an dan awal 2000-an di Kalimantan, Maluku, Poso. Di situ, hukum dan negara nyaris tidak berfungsi. Orang saling membunuh karena etnis atau agama. Itulah yang Hobbes sebut “perang semua melawan semua” dalam skala kelompok.
Juliansyah: Dan di tingkat individu, Uda, kita sering melihat premanisme dan main hakim sendiri di masyarakat. Kalau polisi tidak hadir, orang kuat akan menindas yang lemah.
Indra Darmawan: Itulah mengapa Hobbes sangat menekankan pentingnya negara yang kuat untuk mencegah kekacauan. Tanpa negara, tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum, tidak ada perdamaian.
Ferry Lesmana: Tapi Hobbes juga bilang bahwa “baik dan jahat adalah nama-nama yang menunjukkan preferensi dan penolakan kita, yang berbeda-beda tergantung pada karakter, kebiasaan, dan kepercayaan setiap orang”. Ini agak relativis, Kalau baik dan jahat itu relatif, lalu apa yang menjadi dasar moralitas?
Ade Indra Chaniago: Ini adalah salah satu sisi paling kontroversial dari pemikiran Hobbes. Karena ia seorang penganut fisikalisme ia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat materi. Ia menulis: “Alam semesta keseluruhan dari segala sesuatu bersifat materi”. Apa yang bukan materi tidak ada. Pikiran, jiwa, bahkan Tuhan bagi Hobbes, semua itu tidak ada dalam arti fisik.
Juliansyah: Lalu bagaimana dengan hati nurani?
Indra Darmawan: Hobbes tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia hanya mengatakan bahwa suatu hari nanti sains akan mengungkapnya. Ia sangat percaya pada sains dan bergaul dengan para ilmuwan seperti Galileo dan Francis Bacon. Ia menolak pandangan Descartes bahwa tubuh dan pikiran adalah dua substansi yang berbeda. Bagi Hobbes, “substansi immaterial” adalah ungkapan kosong “tubuh tanpa tubuh”.
Ferry Lesmana: Jadi, bagi Hobbes, manusia itu hanya mesin dari daging dan darah?
Ade Indra Chaniago: Itulah fisikalisme Hobbes. Manusia sepenuhnya materi. Tidak ada jiwa yang immaterial. Ini tentu sangat bertentangan dengan pandangan agama, termasuk Islam, yang mengajarkan adanya jiwa dan kehidupan setelah mati.
Wak Dolah (sambil mengelap meja): Nah, ini yang bikin saya penasaran, Uda. Hobbes itu dari Inggris, zamannya beda. Kalau di Islam, bagaimana para ulama melihat kekuasaan dan negara?
Ade Indra Chaniago: Pertanyaan yang sangat baik, Wak Dolah. Mari kita bandingkan Hobbes dengan para pemikir Islam. Ini akan menunjukkan bahwa pertanyaan tentang kekuasaan dan keadilan adalah pertanyaan universal dijawab dengan cara yang berbeda oleh peradaban yang berbeda.
Indra Darmawan: Mari kita mulai dengan Al-Farabi (872–950 M). Beliau menulis Al-Madinah al-Fadhilah Negara Utama. Al-Farabi menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berilmu, adil, dan menuntun rakyat menuju kebahagiaan sejati. Berbeda dengan Hobbes yang melihat manusia sebagai makhluk egois yang harus dikendalikan oleh penguasa absolut, Al-Farabi melihat keadilan, kerja sama, cinta, dan keunggulan moral sebagai prinsip utama negara.
Juliansyah: Jadi, Al-Farabi lebih optimis tentang manusia?
Ade Indra Chaniago: Ya. Al-Farabi percaya bahwa manusia bisa mencapai kebahagiaan melalui pengetahuan dan kebajikan. Negara utama adalah negara yang penduduknya hidup dalam harmoni, di mana setiap orang menjalankan fungsinya dengan adil.
Ferry Lesmana: Kalau Al-Ghazali?
Indra Darmawan: Al-Ghazali, dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk “Emas Murni dalam Nasihat untuk Para Raja” memberikan nasihat yang sangat tegas kepada para penguasa. Beliau menulis: “Penguasa yang zalim adalah petaka, kekuasaannya tidak akan bertahan dan tidak akan abadi”.
Ade Indra Chaniago: Al-Ghazali merumuskan sepuluh prinsip keadilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Salah satunya: pemimpin harus senang meminta nasihat dari para ulama, bergerak memberantas ketidakadilan, dan rendah hati tidak sombong. Al-Ghazali juga mengutip sabda Rasulullah bahwa “keadilan seorang sultan yang adil lebih utama daripada enam puluh tahun ibadah”.
Ferry Lesmana: Jadi, Al-Ghazali menekankan keadilan sebagai fondasi kekuasaan?
Indra Darmawan: Tepat sekali. Bahkan Al-Ghazali mengingatkan bahwa kekuasaan akan bertahan bersama kekufuran, tapi tidak akan bertahan bersama kezaliman. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah (1263–1328 M).
Juliansyah: Apa kata Ibnu Taimiyah?
Ade Indra Chaniago: Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari politik. Beliau bahkan mengatakan bahwa Allah menolong negara yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menolong negara yang zalim meskipun Muslim. Ini adalah pernyataan yang sangat berani keadilan lebih penting daripada sekadar label agama.
Wak Dolah: Wah, ini mirip dengan yang sering saya dengar dari kyai-kyai di kampung. Mereka bilang, “Negara yang adil itu lebih baik daripada negara yang Islam tapi zalim.”
Indra Darmawan: Wak Dolah tepat sekali. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa pemerintahan harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan pada akuntabilitas etis dan keadilan. Beliau melihat keadilan dalam urusan duniawi dan ukhrawi sebagai satu kesatuan.
Ferry Lesmana: Kalau Ibnu Sina?
Ade Indra Chaniago: Ibnu Sina, yang dikenal di Barat sebagai Avicenna, melihat tujuan negara adalah mewujudkan keadilan dan keamanan. Karena manusia secara alami cenderung “menganggap adil apa yang menjadi hak orang lain, dan menganggap tidak adil apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap orang lain”. Ibnu Sina berpendapat bahwa pembebasan masyarakat terletak pada pembentukan sistem politik yang rasional berdasarkan hukum syariah.
Juliansyah: Dan Ibnu Khaldun?
Indra Darmawan: Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah-nya, memberikan analisis yang sangat mendalam tentang naik-turunnya peradaban. Konsep kuncinya adalah ‘asabiyyah solidaritas kelompok yang menjadi motor pendirian negara. Menurut Ibnu Khaldun, negara dibangun di atas kekuatan dan koersi, tapi negara yang adil adalah negara yang memperhatikan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sebagai tujuan utama.
Ferry Lesmana: Kalau kita bandingkan Hobbes dengan para pemikir Islam ini, apa bedanya yang paling mendasar?
Ade Indra Chaniago: Perbedaan mendasarnya terletak pada pandangan tentang manusia dan tujuan negara.
Pertama, Hobbes melihat manusia sebagai makhluk egois dan kompetitif—“manusia adalah serigala bagi manusia lain”. Negara dibutuhkan untuk mengendalikan sifat buruk manusia. Sedangkan para pemikir Islam dari Al-Farabi hingga Ibnu Khaldun melihat manusia sebagai makhluk yang bisa mencapai kebajikan dan kebahagiaan melalui pendidikan, pengetahuan, dan keadilan.
Kedua, Hobbes mendukung kekuasaan absolut penguasa tanpa batas. Rakyat menyerahkan semua haknya. Sedangkan para pemikir Islam menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh keadilan dan syariah. Penguasa yang zalim tidak sah dan kekuasaannya tidak akan bertahan.
Ketiga, Hobbes adalah fisikalis ia menolak segala sesuatu yang immaterial, termasuk jiwa dan moralitas objektif. Sedangkan para pemikir Islam mendasarkan politik pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari wahyu dan akal sehat.
Juliansyah: Tapi di Indonesia sendiri, apakah pemikiran Hobbes relevan?
Indra Darmawan: Sangat relevan, Juliansyah. Banyak pengamat yang menggunakan kacamata Hobbes untuk membaca politik Indonesia.
Pertama, era Orde Baru sering dianalisis dengan teori Hobbes. Pemerintahan Orde Baru digerakkan dengan tiga instrumen kekuasaan Golkar, Birokrasi, dan ABRI yang menciptakan negara yang sangat kuat. Negara memegang monopoli kekerasan dan menekan segala bentuk perlawanan. Bagi Hobbes, ini adalah bentuk Leviathan negara yang kuat demi stabilitas. Tapi seperti yang kita tahu, absolutisme kekuasaan justru menjadi sumber utama malapetaka di masyarakat.
Kedua, krisis kepercayaan terhadap institusi politik saat ini juga bisa dibaca dengan kacamata Hobbes. Semakin banyak orang yang tidak percaya pada elit dan lembaga-lembaga. Dalam situasi seperti ini, Hobbes akan menyarankan bahwa penguasa tidak boleh menjadi represif, tetapi harus mempertahankan ikatan kontrak sosial dengan mendengarkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi rakyat.
Ketiga, kontrak sosial dalam konteks Indonesia. Pancasila sering dianggap sebagai kontrak sosial bangsa Indonesia. Tapi berbeda dengan Hobbes, di mana rakyat menyerahkan haknya secara mutlak kepada penguasa, di Indonesia kontrak sosial dilakukan melalui pemilu dengan pembatasan kurun waktu kekuasaan.
Ferry Lesmana: Jadi, Hobbes mengajarkan bahwa negara itu penting untuk mencegah kekacauan, tapi kekuasaan yang absolut juga berbahaya?
Ade Indra Chaniago: Itulah dialektika Hobbes yang menarik. Ia benar bahwa tanpa negara, hidup manusia akan brutal dan singkat. Tapi ia juga terlalu naif dalam mempercayai bahwa penguasa absolut akan selalu bertindak adil. Sejarah membuktikan dari Mussolini hingga Hitler, dari Soeharto hingga berbagai rezim otoriter lainnya bahwa kekuasaan absolut cenderung korup.
Indra Darmawan: Dan di sinilah para pemikir Islam memberikan koreksi terhadap Hobbes. Al-Farabi mengajarkan bahwa pemimpin harus berilmu dan adil. Al-Ghazali mengajarkan bahwa penguasa zalim tidak akan bertahan. Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa keadilan lebih penting daripada sekadar label agama. Dan Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa negara yang tidak adil akan runtuh.
Wak Dolah (sambil menyodorkan kopi tambahan): Uda, saya jadi inget cerita kakek saya. Dulu, di masa kolonial, rakyat kecil nggak punya kekuasaan sama sekali. Mereka hanya bisa pasrah. Tapi setelah merdeka, kita punya negara, punya hukum. Meskipun masih banyak yang kurang adil, setidaknya ada tempat untuk mengadu. Itu yang Hobbes maksud, ya? Negara itu penting untuk melindungi rakyat.
Ade Indra Chaniago: Wak Dolah tepat sekali. Hobbes mengajarkan bahwa negara adalah solusi atas kekacauan. Tapi negara juga harus dijaga agar tidak menjadi zalim. Inilah tugas kita sebagai rakyat untuk terus mengingatkan, mengkritik, dan memperjuangkan keadilan.
Juliansyah: Apa pesan Uda Ade untuk kami semua di akhir diskusi ini?
Ade Indra Chaniago (berdiri, merapikan sarungnya, lalu bicara dengan suara tenang namun tegas):
“Hobbes mengajarkan bahwa tanpa negara, manusia akan hidup dalam ‘perang semua melawan semua’. Ia benar kita membutuhkan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi Hobbes juga mengajarkan bahwa kekuasaan absolut adalah jawaban dan di situlah ia keliru.
Al-Farabi mengajarkan bahwa negara utama adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berilmu, adil, dan menuntun rakyat menuju kebahagiaan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa penguasa zalim adalah petaka yang tidak akan bertahan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan lebih penting daripada sekadar label agama. Dan Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa negara yang tidak adil akan runtuh oleh sejarahnya sendiri.
Maka kepada para pemimpin, saya katakan: jadilah adil. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas. Sebaliknya, jadilah pelindung bagi yang lemah, pendengar bagi yang tertindas. Karena seperti kata Al-Ghazali, “penguasa yang zalim adalah petaka, kekuasaannya tidak akan bertahan dan tidak akan abadi”.
Kepada rakyat, saya katakan: jangan pernah diam. Tapi juga jangan pernah puas dengan jawaban instan. Tuntutlah keadilan. Tuntutlah agar negara benar-benar melindungi hak-hak Anda. Karena seperti kata Hobbes, negara adalah hasil dari kontrak sosial dan kontrak itu harus selalu diperbarui dan dijaga oleh kedua belah pihak: penguasa dan rakyat.
Dan kepada kita semua, marilah kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang menghormati perbedaan, yang melindungi yang lemah. Karena pada akhirnya, seperti kata Ibnu Taimiyah, “Allah menolong negara yang adil, meskipun kafir; tetapi Allah tidak menolong negara yang zalim, meskipun Muslim”.
Indra Darmawan (menambahkan dengan suara tenang): “Saya ingin menutup dengan satu pesan dari Buya Syafii Maarif: ‘Negeri ini surplus politisi, minus negarawan’. Para negarawan sejati adalah mereka yang seperti yang diajarkan Al-Farabi bekerja untuk kebahagiaan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Mereka adalah seperti yang diingatkan Al-Ghazali menyadari bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah bencana.
Maka marilah kita, sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari solusi. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang berpihak pada yang lemah, yang melindungi yang tertindas. Karena seperti kata Hobbes, negara adalah jawaban atas kekacauan tapi seperti kata para pemikir Islam, keadilan adalah jiwa dari negara.”
Lima orang itu berdiri. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Wak Dolah membersihkan meja sambil tersenyum. Mereka berjalan menuju mushala di ujung gang untuk melaksanakan salat Magrib, dengan tekad baru di hati mereka.
Di Warung Makan Wak Dolah, aroma nasi samin dan kopi Semendo masih tercium menjadi saksi bisu percakapan sore itu tentang Hobbes, tentang negara, dan tentang keadilan.
Palembang, 11 September 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply