JARI: Hidup Rakyat, Tanggung Jawab Negara
Usai salat Ashar berjamaah di mushala kecil di tepi Sungai Musi, langit sore mulai berwarna jingga keemasan. Ombak sungai berdetak pelan di dermaga kayu yang sudah lapuk. Di beranda rumah panggung tua milik almarhum kakek Andi Wijaya. Rumah yang dindingnya masih terbuat dari papan ulin, dengan lantai papan yang berderit setiap kali dilangkahi empat orang duduk bersila di atas tikar pandan. Aroma kopi tubruk dan ketela rambat yang baru direbus mengepul dari meja kayu sederhana.
Ade Indra Chaniago duduk di kursi bambu tua ditemani Indra Darmawan. Di hadapan mereka, Andi Wijaya tokoh masyarakat 32 Ilir, Palembang duduk bersila di lantai papan. Ferry Lesmana tokoh masyarakat Tulung Selapan, OKI bersandar di tiang kayu, sementara Juliansyah jurnalis idealis asal Ogan Ilir duduk di kursi lipat sambil memegang buku catatan dan artikel tentang Hegel.
Angin Sungai Musi berembus pelan, membawa bau air payau dan kehidupan.
Andi Wijaya (mengupas ketela rambat, lalu berbicara dengan suara lirih): Kakek saya dulu sering bilang: “Nak, hidup di tepi sungai ini mengajarkan satu hal yaitu air selalu mencari tempat yang rendah. Orang yang adil itu seperti air, selalu mengalir ke tempat yang paling membutuhkan.” Tapi sekarang, Uda, saya lihat sendiri. Air Sungai Musi ini semakin keruh, ikan semakin sulit didapat, dan anak-anak kami semakin sulit sekolah. Keadilan itu seperti apa sih, Uda?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopi dalam cangkir keramik tua, lalu meletakkannya): Andi, pertanyaanmu sangat dalam. Dan kebetulan, artikel yang kita bawa hari ini membahas tentang seorang filsuf besar Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menggila karena Revolusi Prancis, tapi kemudian kecewa karena Teror Jacobin. Ia menghabiskan hidupnya mencari jawaban: bagaimana membangun negara yang bebas, tapi tidak jatuh ke dalam kekacauan?
Indra Darmawan: Mari saya perkenalkan dulu. Hegel lahir tahun 1770, dan ketika Revolusi Prancis meletus tahun 1789, ia masih muda baru 19 tahun. Konon, pada 14 Juli 1793, ia menari mengelilingi pohon kebebasan bersama teman-temannya, Hölderlin dan Schelling, di lapangan dekat Tübingen, sambil menyanyikan Marseillaise. Mereka semua sangat antusias dengan cita-cita revolusioner.
Juliansyah (mencatat di buku): Jadi Hegel ini awalnya pendukung revolusi, Kak Indra?
Indra Darmawan: Ya, tapi kemudian ia melihat bagaimana revolusi itu berakhir dengan Teror Jacobin, ribuan orang dipenggal guillotine, termasuk Raja Louis XVI dan Marie Antoinette. Hegel menyebutnya sebagai “pertunjukan yang mengerikan” dan “peristiwa yang membuat kita menangis kepada Tuhan”. Ia melihat bagaimana cita-cita kebebasan berubah menjadi tirani.
Ferry Lesmana: Jadi, revolusi yang awalnya untuk kebebasan, malah jadi penindasan?
Ade Indra Chaniago: Tepat, Ferry. Dan inilah yang membuat Hegel berpikir keras. Ia bertanya: “Apa yang salah? Apakah ide-idenya sendiri yang salah? Atau cara menerapkannya?” Hegel kemudian mengembangkan teori bahwa kebebasan harus diwujudkan dalam hukum dan lembaga, bukan sekadar abstraksi. Manusia tidak bisa mewujudkan kebebasannya dalam isolasi ia harus melakukannya di dalam dan dengan bantuan hubungan sosial.
Andi Wijaya: Hegel memuji Napoleon. Katanya, ia menulis: “Saya melihat Kaisar jiwa dunia ini berkuda melewati kota untuk melakukan inspeksi.” Apa maksudnya?
Indra Darmawan: Hegel melihat Napoleon sebagai sosok yang mampu membawa reformasi Eropa, menghancurkan sisa-sisa feodalisme dan menyebarkan cita-cita kebebasan. Tapi Hegel juga tidak naif. Ia tidak mendukung kekuasaan absolut. Ia mencari jalan tengah antara kebebasan individu dan stabilitas sosial.
Juliansyah: Jadi, Hegel mencoba menyelaraskan kebebasan dengan keteraturan?
Ade Indra Chaniago: Ya. Hegel mengkritik Immanuel Kant yang mendasarkan moralitas pada imperatif kategoris aturan universal yang abstrak. Bagi Hegel, moralitas tidak bisa hanya abstrak; ia harus terwujud dalam institusi nyata seperti keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Hegel menulis: “Sistem hukum dengan demikian merupakan ranah kebebasan yang terwujud, dunia roh.”
Ferry Lesmana: Tapi Uda, Hegel dikritik. Katanya, teorinya tentang negara itu “koktail totaliter yang memabukkan”. Apa maksudnya?
Ade Indra Chaniago (meletakkan cangkir kopinya): Ini bagian yang sangat penting, Ferry. Hegel memang mengkritik Montesquieu yang mengusulkan pemisahan kekuasaan—legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hegel justru merasa perlu “mengoreksi” Montesquieu. Menurut Hegel, dalam pemisahan kekuasaan yang dianjurkan Montesquieu, “kehancuran negara” akan “ditetapkan”.
Indra Darmawan: Hegel malah mengatakan: “Mengetahui apa yang diinginkan seseorang adalah buah dari pengetahuan dan wawasan yang mendalam, yang justru bukan urusan rakyat.” Ini pernyataan yang sangat aristokratis dan merendahkan kehendak rakyat biasa.
Juliansyah: Jadi, Hegel ini anti-demokrasi?
Ade Indra Chaniago: Ia tidak sepenuhnya anti-demokrasi, tapi ia sangat takut akan anarki. Ia melihat bagaimana Revolusi Prancis yang awalnya menuntut kebebasan, berakhir dengan teror dan kekacauan. Karena itu, ia menekankan pentingnya negara yang kuat untuk mencegah kekacauan. Tapi sayangnya, dalam teorinya, individu terlalu ditundukkan di bawah negara.
Ferry Lesmana: Ini mengingatkan saya pada Thomas Hobbes yang kita bahas minggu lalu. Hobbes juga menekankan negara yang kuat untuk mencegah “perang semua melawan semua”.
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali, Ferry. Hegel dan Hobbes memiliki kemiripan: keduanya sangat menekankan stabilitas dan ketertiban. Tapi ada perbedaan penting. Hobbes adalah fisikalis yang menolak segala sesuatu yang immaterial termasuk jiwa dan moralitas objektif. Hegel adalah idealisme, ia percaya bahwa roh (Geist) adalah realitas tertinggi, dan sejarah adalah proses roh dunia yang berkembang menuju kebebasan.
Andi Wijaya: Kalau kita bicara tentang “roh dunia” dan kebebasan, bagaimana dengan pandangan Islam? Apa kata para ulama dan sufi?
Indra Darmawan: Mari kita telusuri, Andi. Al-Farabi dalam Al-Madinah al-Fadhilah “Negara Utama” menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berilmu, adil, dan menuntun rakyat menuju kebahagiaan sejati. Berbeda dengan Hegel yang melihat negara sebagai puncak dari roh objektif, Al-Farabi melihat kebahagiaan manusia sebagai tujuan tertinggi dan kebahagiaan itu bersifat spiritual, bukan sekadar duniawi.
Juliansyah: Jadi, Al-Farabi tidak memutlakkan negara?
Ade Indra Chaniago: Ya. Bagi Al-Farabi, negara hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan, bukan tujuan akhir. Sedangkan Hegel melihat negara sebagai puncak dari seluruh perkembangan sejarah di mana kebebasan akhirnya terwujud. Ini perbedaan yang sangat mendasar.
Ferry Lesmana: Kalau Al-Ghazali?
Indra Darmawan: Al-Ghazali dalam At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk “Emas Murni dalam Nasihat untuk Para Raja” menulis: “Penguasa yang zalim adalah petaka, kekuasaannya tidak akan bertahan dan tidak akan abadi.” Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa kekuasaan akan bertahan bersama kekufuran, tapi tidak akan bertahan bersama kezaliman.
Ade Indra Chaniago: Al-Ghazali menekankan bahwa pemimpin harus adil, rendah hati, dan senang meminta nasihat dari para ulama. Ia tidak melihat negara sebagai entitas absolut yang harus ditaati tanpa syarat. Bahkan, ia mengutip sabda Rasulullah: “Kekuasaan itu bertahan bersama kekufuran tapi tidak bersama kezaliman.”
Ferry Lesmana: Jadi, dalam Islam, keadilan lebih penting daripada sekadar label agama?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah (1263–1328 M): “Allah menolong negara yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menolong negara yang zalim meskipun Muslim.” Dalam Islam, keadilan adalah fondasi, bukan sekadar formalitas.
Juliansyah: Uda, bagaimana dengan para sufi? Apa pandangan mereka tentang kekuasaan dan kebebasan?
Ade Indra Chaniago: Jalaluddin Rumi (1207–1273 M) mengajarkan bahwa “jika kamu berlaku zalim, engkau akan celaka. Jika kamu menegakkan keadilan, engkau akan memakan buah keberkahan”. Bagi Rumi, keadilan berarti menciptakan harmoni dan sumber keadilan adalah ilahiah, bukan duniawi. Rumi juga menceritakan kisah Ibrahim bin Adham, seorang sultan yang meninggalkan tahtanya untuk menjadi sufi. Dalam kisah itu, Rumi melihat bahwa kebebasan sejati bukanlah kekuasaan, tetapi pembebasan dari kekuasaan.
Indra Darmawan: Ini kritik yang sangat tajam terhadap Hegel. Hegel melihat negara sebagai puncak kebebasan. Rumi melihat bahwa kebebasan sejati justru ketika seseorang mampu melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Rumi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan memahami keterbatasan diri sendiri. Pemimpin yang kurang introspeksi sering keliru menganggap kekuasaan sebagai kebijaksanaan.
Andi Wijaya: Jadi, dalam pandangan sufi, kebebasan itu bukan soal seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, tapi seberapa mampu kita mengendalikan diri?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali, Andi. Ini berbeda dengan Hegel yang melihat kebebasan sebagai terwujudnya kehendak dalam institusi. Sufi melihat kebebasan sebagai pembebasan jiwa dari hawa nafsu dan keterikatan duniawi.
Ferry Lesmana: Uda, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana para pemikir dan pemimpin kita melihat persoalan kebebasan dan negara?
Ade Indra Chaniago: Soekarno mengusung Marhaenisme ideologi yang menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai pusat sistem politik dan ekonomi. Tapi Soekarno juga menyadari bahwa kebebasan tanpa keadilan sosial hanyalah kemerdekaan semu. Ia menyerukan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi persatuan bangsa untuk melawan penindasan, dan demokrasi untuk mencapai keadilan sosial.
Indra Darmawan: Dan Mohammad Hatta bahkan lebih tegas. Ia menggagas “Demokrasi Ekonomi” sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir pemilik modal. Hatta percaya bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ia juga mengingatkan bahwa rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu.
Juliansyah: Dan Sutan Sjahrir? Ia kan tokoh sosialis yang idealis?
Ade Indra Chaniago: Sjahrir adalah salah satu pemikir paling tajam di Indonesia. Ia mengkritik feodalisme dan kapitalisme yang menurutnya menindas rakyat kecil. Sjahrir percaya bahwa sosialisme harus dibangun dari bawah melalui pendidikan, kesadaran kelas, dan gerakan rakyat. Ia juga mengkritik demokrasi formal yang hanya menjadi alat bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan.
Ferry Lesmana: Jadi, Sjahrir ini mirip dengan Hegel, tapi dari sisi kiri?
Ade Indra Chaniago: Ada kemiripan, tapi juga perbedaan penting. Hegel melihat negara sebagai puncak dari perkembangan sejarah. Sjahrir melihat negara sebagai alat perjuangan rakyat bukan tujuan akhir. Bagi Sjahrir, kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika rakyat memiliki kesadaran dan kekuatan untuk melawan penindasan.
Andi Wijaya: Uda, kita sudah bicara tentang Hegel, Al-Farabi, Al-Ghazali, Rumi, Soekarno, Hatta, Sjahrir. Tapi bagaimana dengan realitas di Indonesia sekarang? Apakah kita melihat gejala yang sama dengan yang dialami Hegel?
Ade Indra Chaniago: Pertanyaan yang sangat baik, Andi. Mari kita lihat beberapa contoh nyata di Indonesia.
Pertama, kebebasan yang dibatasi oleh kekuasaan. Di era Orde Baru, Soeharto membangun Leviathan, negara yang sangat kuat yang menekan segala bentuk perlawanan. Pers, mahasiswa, dan aktivis dibungkam. Ini mirip dengan apa yang dikritik Hegel: negara yang terlalu kuat justru menindas kebebasan warga negaranya.
Kedua, fragmentasi masyarakat. Di era reformasi, kita melihat kebebasan yang kebablasan munculnya konflik antaretnis, antaragama, dan antarkelompok. Ini yang ditakutkan Hegel: kebebasan tanpa keteraturan akan menimbulkan kekacauan.
Ketiga, krisis kepercayaan terhadap institusi. Saat ini, semakin banyak orang yang tidak percaya pada elit dan lembaga-lembaga. Dalam situasi seperti ini, Hegel akan menyarankan bahwa negara harus memiliki faktor pengikat yang cukup untuk bertahan lama bukan hanya kekuasaan semata, tapi juga legitimasi moral.
Indra Darmawan: Dan yang paling penting, Prinsip Perbedaan Rawls yang kita bahas minggu lalu—menjadi relevan. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat lebar. Kelompok 40 persen terbawah hanya menyumbang 18,65 persen dari total pengeluaran nasional. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial.
Juliansyah: Karl Popper mengkritik Hegel. Popper bilang bahwa teori politik Hegel merupakan cikal bakal Hitler dan Stalin. Apa tanggapan Uda Ade?
Ade Indra Chaniago: Popper memang sangat kritis terhadap Hegel. Dalam The Open Society and Its Enemies, ia menyebut Hegel sebagai “mata rantai yang hilang antara Plato dan kediktatoran abad ke-20”. Popper menolak historisme Hegel, gagasan bahwa sejarah memiliki perkembangan mutlak dan tujuan intrinsik.
Indra Darmawan: Tapi kritik Popper juga mengandung distorsi. Charles Taylor, seorang filsuf komunitarian Kanada, justru melihat Hegel sebagai filsuf ulung yang berhasil mengungkapkan ketegangan antara dua elemen penting budaya kita: pengejaran kebebasan yang skeptis dari Pencerahan, dan kerinduan akan komunitas dan tradisi Romantisisme.
Ade Indra Chaniago: Dan Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man menggunakan gagasan Hegel bahwa sejarah merupakan perkembangan universal tunggal yang berorientasi pada kebebasan. Fukuyama percaya bahwa demokrasi liberal adalah hasil akhir dari perkembangan tersebut.
Ferry Lesmana: Jadi, Hegel ini kontroversial, Uda? Ada yang membenci, ada yang memuji?
Ade Indra Chaniago: Ya, Hegel adalah filsuf yang sangat kompleks. Ia tidak bisa direduksi menjadi sekadar “bapak totalitarianisme” atau “filsuf kebebasan”. Ia adalah pemikir dialektis yang mencoba memahami ketegangan antara kebebasan dan keteraturan, antara individu dan komunitas, antara perubahan dan stabilitas.
Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyinari Sungai Musi dengan warna jingga keemasan. Ombak sungai berdetak pelan di dermaga kayu. Aroma kopi dan ketela rambat masih tercium di beranda rumah tua itu.
Andi Wijaya: Uda, saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan kakek saya—“air selalu mengalir ke tempat yang rendah”. Menurut saya, itulah keadilan. Keadilan adalah ketika yang kuat mengalirkan kekuatannya untuk mengangkat yang lemah. Tapi Hegel, sepertinya, terlalu fokus pada kekuatan negara sampai lupa pada kekuatan rakyat.
Ade Indra Chaniago (berdiri, berjalan ke tepi dermaga, menatap sungai): Itulah mengapa kita tidak boleh berhenti berjuang. Hegel mengajarkan bahwa kebebasan harus diwujudkan dalam institusi. Al-Farabi mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh pemimpin yang berilmu dan adil. Al-Ghazali mengingatkan bahwa penguasa zalim tidak akan bertahan lama. Rumi mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah pembebasan jiwa. Soekarno mengajarkan bahwa rakyat kecil harus menjadi pusat kebijakan. Hatta mengajarkan bahwa ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan Sjahrir mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika rakyat memiliki kesadaran dan kekuatan.
Ade Indra Chaniago (kembali duduk di kursi bambu, menatap keempat rekannya):
“Saudara-saudara, izinkan saya menutup dengan sebuah renungan. Hegel mengajarkan bahwa kebebasan harus diwujudkan dalam hukum dan lembaga. Ia benar. Tapi Hegel juga terlalu menekankan negara sebagai puncak dari segala-galanya. Ia lupa bahwa negara hanyalah sarana, bukan tujuan akhir.
Al-Farabi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah tujuan tertinggi manusia dan kebahagiaan itu bersifat spiritual, bukan sekadar duniawi. Al-Ghazali mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi kekuasaan. Rumi mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah pembebasan dari hawa nafsu dan keterikatan duniawi.
Maka kepada para pemimpin, saya katakan: jadilah adil. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas. Sebaliknya, jadilah pelindung bagi yang lemah, pendengar bagi yang tertindas. Karena seperti kata Al-Ghazali, “penguasa yang zalim adalah petaka, kekuasaannya tidak akan bertahan dan tidak akan abadi”.
Kepada rakyat, saya katakan: jangan pernah diam. Tapi juga jangan pernah puas dengan jawaban instan. Tuntutlah keadilan. Tuntutlah agar negara benar-benar melindungi hak-hak Anda. Karena seperti kata Sjahrir, kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika rakyat memiliki kesadaran dan kekuatan.
Dan kepada kita semua, marilah kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang menghormati perbedaan, yang melindungi yang lemah. Karena pada akhirnya, seperti kata kakek Andi, air selalu mengalir ke tempat yang rendah dan keadilan sejati selalu berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.”
Indra Darmawan (menambahkan dengan suara tenang):
“Saya ingin menutup dengan satu pesan dari Buya Syafii Maarif: ‘Negeri ini surplus politisi, minus negarawan’. Para negarawan sejati adalah mereka yang seperti yang diajarkan Al-Farabi “bekerja untuk kebahagiaan rakyat, bukan untuk kekuasaan”. Mereka adalah mereka yang seperti yang diingatkan Al-Ghazali, menyadari bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah bencana.
Maka marilah kita, sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari solusi. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang berpihak pada yang lemah, yang melindungi yang tertindas. Karena seperti kata Hegel, kebebasan harus diwujudkan dalam institusi, tapi seperti kata para sufi, kebebasan sejati adalah pembebasan jiwa.”
Lima orang itu berdiri. Matahari telah sepenuhnya terbenam di ufuk barat. Lampu-lampu mulai menyala di sepanjang tepi Sungai Musi. Mereka berjalan menuju mushala di ujung lorong untuk melaksanakan salat Magrib, dengan tekad baru di hati mereka.
Di beranda rumah panggung tua itu, angin Sungai Musi terus berembus mengingatkan bahwa keadilan, seperti air, akan selalu mencari tempat yang paling rendah.
Palembang, 16 September 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply