Warga di dua pemukiman nelayan di bantaran Sungai Mesuji mengaku terpaksa menganggur akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar dengan harga wajar. Mereka mendesak pemerintah menertibkan tengkulak dan memastikan subsidi tepat sasaran.
TULANGBAWANG, SUARAKAMI — Keluhan warga nelayan di bantaran Sungai Mesuji, yang tersebar di dua provinsi berbeda, semakin memuncak. Mereka mengeluhkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak wajar, solar mencapai Rp15.000 per liter dan pertalite Rp18.000 per liter, sehingga aktivitas melaut mereka lumpuh.
Keluhan ini disuarakan oleh nelayan dari dua pemukiman. Pertama, warga yang menetap di Dusun Mesuji Karang Indah, Desa Pinang Indah, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kedua, warga nelayan yang menetap di atas perairan Sungai Mesuji bagian Lampung, yakni Dusun Kuala Indah dan Teluk Gedung, Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.
Salah seorang nelayan asal Kuala Indah, Nawawi (46), mengungkapkan bahwa dirinya sudah lebih dari tiga bulan tidak melaut. Penyebab utamanya adalah kelangkaan solar serta harga yang melambung tinggi.
“Kami sudah tiga bulan lebih tidak bisa turun ke laut. Solar langka dan harganya mahal, Rp15.000 per liter. Pertalite juga sampai Rp18.000. Mana mungkin kami bisa melaut dengan biaya segitu,” ujar Nawawi melalui sambungan whatsapp dengan nada putus asa. Minggu (12/7).
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak naik. Harga pertalite bersubsidi ditetapkan di kisaran Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Bahkan, nelayan dengan kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) masih berhak mendapatkan solar subsidi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga nelayan di kawasan perbatasan ini justru menghadapi harga yang jauh di atas ketentuan resmi.
Nawawi menduga kuat praktik tengkulak atau rantai distribusi yang tidak terkendali menjadi biang keladi tingginya harga di tingkat nelayan. Ia meminta pihak berwenang untuk segera melakukan penertiban terhadap tengkulak yang bermain di harga.
“Kami minta pemerintah turun tangan. Tertibkan para tengkulak yang menimbun dan menjual BBM dengan harga tidak wajar. Kami juga minta subsidi minyak benar-benar sampai ke kami, agar aktivitas melaut bisa berjalan lagi,” tegasnya.
Keluhan senada juga datang dari warga nelayan di Dusun Teluk Gedung, pemukiman terakhir masyarakat di ujung Kuala Sungai Mesuji yang rumah-rumahnya berdiri di atas tonggak nibung dan hanya terhubung dengan jembatan kayu sederhana. Bagi mereka, akses darat yang minim membuat ketergantungan terhadap pasokan BBM dari daratan sangat tinggi, namun harga yang harus dibayar justru berkali-kali lipat dari harga resmi.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah yang menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan hingga ke titik-titik terjauh di daerah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T). Para nelayan berharap ada pengawasan ketat di lapangan agar hak mereka atas BBM subsidi tidak lagi dikuras oleh oknum di tengah jalan. (Red)
Leave a Reply