PALEMBANG, SUARAKAMI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi momok tahunan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Di tengah upaya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang kembali menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama 12 hari mulai 19 hingga 30 Juli 2026, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si. menyayangkan pola penanganan yang dinilainya masih reaktif dan tidak pernah tuntas.
Menurut Dr. Ade Indra Chaniago yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) ini, keterlibatan TNI, Polri, serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Wilayah Sumatera selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ia mengaku bingung mengapa setiap tahun persoalan yang sama selalu berulang tanpa ada solusi permanen.
“Setiap tahun kita saksikan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. TNI diterjunkan, Polri dikerahkan, Balai Kemenhut juga bergerak, tapi karhutla tetap terjadi. Saya benar-benar bingung, kalau sudah tahu setiap tahun terjadi, mengapa tidak ada solusi dan tindakan nyata yang bersifat jangka panjang?” ujar Dr. Ade Indra Chaniago kepada Suarakami, Rabu (22/7).
Ia menyoroti bahwa selama ini penanganan karhutla cenderung bersifat musiman dan reaktif. Ketika musim kemarau tiba dan titik api mulai bermunculan, barulah seluruh elemen dikerahkan. Padahal, karakteristik lahan gambut di Sumsel yang mudah terbakar serta praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah diketahui sebagai akar masalah sejak lama.
“Kita punya TNI, Polri, dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan yang sumber dayanya tidak kecil. Tapi mengapa setiap tahun ceritanya sama? Operasi Modifikasi Cuaca memang bagus sebagai upaya teknis jangka pendek, tapi itu bukan solusi akhir. Hujan buatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika perilaku membakar lahan masih terus terjadi,” tegasnya.
Dr. Ade Indra Chaniago mengapresiasi langkah Kemenhut yang menggelar OMC dengan dukungan BMKG dan Lanud Sri Mulyono Herlambang, namun ia menilai kebijakan tersebut hanya bersifat kuratif bukan preventif. Pada hari pertama OMC, tim menebarkan 800 kilogram Natrium Klorida (NaCl) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Menurutnya, operasi seperti ini harusnya menjadi pelengkap, bukan andalan utama.
“Saya tidak anti-OMC. Tapi kalau setiap tahun solusinya hanya OMC, berarti kita tidak belajar. Hujan buatan sifatnya sementara. Lahan gambut yang kering akan kembali terbakar ketika hujan berhenti. Yang harus dibenahi adalah tata kelola lahan, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, serta kesadaran masyarakat dan korporasi,” paparnya.
Lebih jauh, pengamat yang kerap memberikan kritik terhadap kebijakan publik ini menyoroti sinergitas antarlembaga yang masih belum solid. Ia menyebut bahwa koordinasi antara TNI, Polri, Balai Kemenhut, dan pemerintah daerah kerap berjalan sendiri-sendiri dan baru terjalin saat keadaan sudah darurat.
“Rapat koordinasi karhutla sudah sering digelar. Tapi hasilnya? Ketika puncak kemarau tiba, api tetap muncul di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa koordinasi hanya bersifat seremonial. Harusnya ada kesatuan komando yang jelas dan langkah pencegahan yang terukur sepanjang tahun, bukan hanya saat musim kemarau,” kritiknya.
Dr. Ade Indra Chaniago juga menyoroti fakta bahwa meskipun luas karhutla di Sumsel berhasil ditekan dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare pada 2025, penurunan tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Sebab, karhutla hampir terus terjadi setiap tahun.
“Penurunan angka itu baik, tapi itu bukan alasan untuk berbangga. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan karhutla benar-benar bisa ditekan hingga tidak ada lagi kebakaran besar setiap tahun? Ini masalah desain kebijakan dan eksekusi di lapangan,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut harusnya sudah memiliki peta jalan yang jelas dan terintegrasi. Bukan sekadar mengirim personel saat api sudah membara, tetapi membangun sistem peringatan dini yang akurat, melakukan patroli rutin sepanjang tahun, serta menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
“Kita punya sumber daya yang cukup. TNI dan Polri memiliki kapasitas logistik dan personel yang besar. Balai Kemenhut punya keahlian teknis. Tinggal bagaimana semua itu disinergikan dengan tujuan yang jelas. Jangan sampai setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, tanpa pernah bertanya mengapa api itu selalu muncul,” pungkasnya.
Dr. Ade Indra Chaniago berharap agar kasus karhutla di Sumsel tidak lagi menjadi cerita berulang setiap tahun. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri serta jajaran Kemenhut duduk bersama untuk merumuskan solusi komprehensif yang berbasis ilmu pengetahuan dan penegakan hukum yang konsisten.
“Kita semua lelah dengan kabut asap setiap tahun. Anak-anak sekolah terganggu, kesehatan masyarakat terancam, ekonomi merosot. Jangan biarkan ini terus terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menyelesaikan, saya yakin karhutla bisa dihentikan. Pertanyaannya, apakah kita punya kemauan politik untuk itu?” tutupnya. (Red)
Leave a Reply