PALEMBANG, SUARAKAMI – Maraknya kasus dugaan korupsi di berbagai instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong lahirnya berbagai elemen masyarakat sipil yang ikut mengawal penegakan hukum. Salah satunya adalah Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA Sumsel) , organisasi masyarakat yang aktif melaporkan berbagai indikasi penyimpangan ke aparat penegak hukum.
Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si. , yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peran CACA Sumsel dalam memberantas praktik korupsi di Bumi Sriwijaya.
Berikut petikan wawancaranya:
Redaksi: Selamat sore, Dr. Ade. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan CACA Sumsel selama ini?
Dr. Ade Indra Chaniago: Selamat sore. Saya melihat CACA Sumsel sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang sangat penting dalam ekosistem pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan. Mereka tidak sekadar turun ke jalan, tetapi melakukan investigasi berbasis data dan dokumen. CACA Sumsel kerap mendasarkan laporannya pada temuan resmi lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini membedakan mereka dari sekadar aksi seremonial. Saya mendukung penuh langkah-langkah konkret yang mereka lakukan.
Redaksi: Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mendukung organisasi ini?
Dr. Ade Indra Chaniago: Karena CACA Sumsel konsisten. Mereka tidak pilih-pilih kasus. Mereka melaporkan dugaan korupsi di mana pun itu terjadi, di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, KONI Sumsel, hingga mantan kepala daerah. Ini menunjukkan independensi dan keberanian. Dalam sebuah negara hukum, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi justru diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018. CACA Sumsel menjalankan amanat itu dengan baik.
Redaksi: Apa yang melatarbelakangi CACA Sumsel bergerak begitu aktif?
Dr. Ade Indra Chaniago: Mereka memiliki basis gerakan yang jelas. Ketua CACA Sumsel, Reza Fahlepi, dan jajarannya seperti Mukri AS, Dasri NH, serta Juwardi, secara rutin turun ke lapangan melakukan uji petik dan investigasi. Mereka memeriksa langsung dokumen, membandingkan spesifikasi pekerjaan dengan realisasi di lapangan, lalu melaporkan temuannya ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Ini bukan gerakan instan, tapi gerakan terstruktur yang lahir dari keprihatinan terhadap maraknya praktik korupsi di daerah.
Redaksi: Bisa Bapak sebutkan contoh konkret peran CACA Sumsel yang patut diapresiasi?
Dr. Ade Indra Chaniago: Banyak. Misalnya, mereka melaporkan dugaan kekurangan volume pekerjaan di Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau senilai Rp4,5 miliar. Mereka juga mengungkap kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman di Dinas Pendidikan Sumsel hampir Rp400 juta serta pemahalan harga pengadaan Rp552 juta. Di kasus KONI Sumsel, mereka mempersoalkan dana hibah Rp10 miliar yang proposalnya tidak dilengkapi RAB yang jelas. Ini semua adalah temuan konkret, bukan sekadar tuduhan.
Redaksi: Bagaimana dengan laporan terkait mantan Bupati Empat Lawang, HBA?
Dr. Ade Indra Chaniago: Itu juga contoh bagus. DPW CACA Sumsel mendesak Kejati mengusut dugaan HBA yang masih menerima gaji dan tunjangan selama 15 bulan setelah dinyatakan tidak menjabat berdasarkan putusan MK. Ini menunjukkan CACA Sumsel tidak ragu melaporkan pejabat tinggi sekalipun. Mereka konsisten pada prinsip equality before the law.
Redaksi: Apa pesan Bapak kepada CACA Sumsel ke depan?
Dr. Ade Indra Chaniago: Teruslah bergerak, tetapi jaga profesionalisme dan objektivitas. Saya juga mengingatkan agar setiap laporan benar-benar berbasis bukti yang kuat, sebagaimana selama ini mereka lakukan. Keberadaan CACA Sumsel sangat dibutuhkan untuk mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik mana pun.
Redaksi: Terakhir, apa harapan Bapak untuk pemberantasan korupsi di Sumsel?
Dr. Ade Indra Chaniago: Saya berharap sinergi antara masyarakat sipil seperti CACA Sumsel, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah terus diperkuat. Pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara harus ditegakkan secara konsisten. Dengan gerakan masyarakat sipil yang kuat dan aparat penegak hukum yang responsif, saya optimis Sumatera Selatan bisa lebih bersih dari korupsi. Saya mendukung penuh CACA Sumsel sebagai mitra kritis masyarakat dalam mengawal keuangan daerah.
Redaksi: Terima kasih, Dr. Ade, atas waktunya.
Dr. Ade Indra Chaniago: Sama-sama. Semoga keadilan terus ditegakkan. (Red)
Leave a Reply