PALEMBANG, SUARAKAMI – Ratusan pelajar di Kabupaten Jayapura, Papua, dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan setelah mengalami keracunan massal akibat menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa-Rabu (4-5/8/2026). Hingga Kamis (6/8/2026), total korban mencapai 527 orang, terdiri dari balita, siswa PAUD, SD, SMP, dan sejumlah orang tua.
Kejadian ini menjadi rangkaian panjang kasus keracunan MBG yang menimpa ribuan pelajar di seluruh Indonesia. Sejak Januari 2025 hingga April 2026, setidaknya 33.626 pelajar telah mengalami keracunan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menduga pelanggaran prosedur menjadi pemicu utama, di mana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak makanan terlalu dini sekitar pukul 19.00-19.30 WIB pada hari sebelumnya untuk didistribusikan keesokan harinya pukul 11.00 WIB. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan adanya temuan bakteri Escherichia coli pada makanan MBG yang menjadi penyebab keracunan.
Menanggapi persoalan ini, redaksi mewawancarai Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si. , Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP).
Berikut petikan wawancaranya:
Redaksi: Selamat sore, Dr. Ade. Bagaimana pandangan Bapak terkait kasus keracunan massal MBG di Jayapura yang kembali terjadi setelah sebelumnya juga melanda Semarang?
Dr. Ade Indra Chaniago: Selamat sore. Ini sangat memprihatinkan dan menjadi cerminan bahwa program yang seharusnya mulia ini justru berpotensi membahayakan anak-anak bangsa. Ratusan pelajar harus dirawat di tenda darurat karena fasilitas kesehatan di Jayapura kewalahan. Saya membaca langsung pernyataan seorang nenek di Depapre yang mengatakan cucunya trauma dan tidak mau makan MBG lagi, bahkan ada yang memberi makan MBG yang dibawa pulang ke anjingnya. Ini adalah fakta sosial yang sangat menyedihkan.
Kasus ini bukan insiden terisolasi. Sejak Januari 2025 hingga April 2026, sudah lebih dari 33 ribu pelajar mengalami keracunan MBG. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola program ini.
Redaksi: BGN menyebut penyebabnya adalah pelanggaran SOP, di mana makanan dimasak terlalu dini. Bagaimana tanggapan Bapak?
Dr. Ade Indra Chaniago: Saya mendengar penjelasan Kepala BGN bahwa dapur di Jayapura mulai memasak pukul 19.00-19.30 malam untuk disajikan keesokan harinya pukul 11.00 siang. Itu berarti makanan dibiarkan 15-16 jam sebelum dikonsumsi! Di iklim tropis seperti Papua, dengan suhu dan kelembaban tinggi, ini adalah resep bencana bagi keamanan pangan.
Menteri Kesehatan juga sudah mengonfirmasi adanya bakteri E. coli dalam makanan MBG. Ini bukan sekadar masalah kedisiplinan, tetapi masalah desain program yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur di daerah seperti Papua.
Redaksi: Bapak dikenal sebagai pengamat yang kerap memberikan solusi kebijakan. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan?
Dr. Ade Indra Chaniago: Saya ingin memberikan solusi konkret. Jika program MBG ini memang masih diprioritaskan oleh pemerintah, sebaiknya negara memberikan nilai uang saja kepada siswa, kemudian uang tersebut dikelola oleh ibu-ibu murid bersama kantin sekolah untuk makanan anak-anak. Menurut saya, ini sangat tepat sasaran dan menunya pasti tepat juga karena ibu-ibu pasti tahu makanan yang disukai anak mereka.
Dengan model ini, makanan dimasak segar setiap hari di sekolah, tidak perlu menempuh perjalanan jauh, dan tidak menunggu berjam-jam sebelum disantap. Ibu-ibu murid akan mengawasi langsung kualitas bahan baku, kebersihan dapur, dan kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Ini bukan sekadar soal gizi, tetapi juga keamanan pangan dan rasa cinta yang tercurah dalam setiap hidangan.
Redaksi: Apakah solusi itu realistis diterapkan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Papua?
Dr. Ade Indra Chaniago: Justru di daerah terpencil seperti Papua, model desentralisasi seperti ini lebih realistis daripada sistem dapur sentral yang memasak ribuan porsi dari satu lokasi. Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga, Windhu Pramono, juga menyatakan hal serupa bahwa dapur SPPG yang mengolah 2.500 sampai 3.000 paket MBG itu keterlaluan dan seharusnya didesentralisasi ke kantin-kantin sekolah.
Bayangkan, di Surabaya yang akses transportasinya bagus saja, paket MBG butuh lebih dari enam jam untuk sampai ke mulut siswa. Apalagi di Papua? Dengan model dapur sekolah yang dikelola ibu-ibu, makanan bisa disajikan dalam hitungan menit setelah dimasak.
Redaksi: Bagaimana dengan anggaran dan mekanisme pengawasannya?
Dr. Ade Indra Chaniago: Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk biaya operasional dapur SPPG, logistik, dan distribusi bisa dialihkan langsung ke sekolah dalam bentuk dana bantuan operasional yang dikelola bersama komite sekolah dan ibu-ibu murid. Transparansi bisa dijaga melalui laporan keuangan berkala yang diaudit oleh pemerintah desa atau kecamatan.
Yang terpenting, ini juga memberdayakan ekonomi lokal. Ibu-ibu murid bisa membeli bahan makanan dari pasar setempat, petani lokal, atau nelayan sekitar. Ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal, bukan model top-down yang kaku.
Redaksi: Apa pesan Bapak kepada pemerintah dan Badan Gizi Nasional?
Dr. Ade Indra Chaniago: Saya ingin mengingatkan bahwa keselamatan anak-anak adalah harga mati. Program MBG yang baik adalah program yang aman, bergizi, dan tepat sasaran, bukan sekadar mengejar target jumlah dapur atau paket yang disalurkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 dapur MBG di seluruh Papua. Saya hormati semangat itu, tetapi kecepatan tanpa kualitas adalah bahaya.
Saya mengapresiasi langkah BGN yang menutup sementara dapur SPPG dan mencopot kepala SPPG yang bertanggung jawab. Namun, ini tidak cukup. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tata kelola program MBG di Indonesia. Kasus di Jayapura dan Semarang harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar catatan kaki dalam laporan tahunan.
Redaksi: Terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para orang tua?
Dr. Ade Indra Chaniago: Saya mengimbau para orang tua untuk tetap waspada dan kritis. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan indikasi makanan MBG yang tidak layak konsumsi. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kesehatan dan keselamatan mereka tidak bisa ditawar.
Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi aktif dari orang tua, guru, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar bermanfaat, bukan malah membahayakan.
Redaksi: Terima kasih, Dr. Ade, atas waktu dan solusi yang sangat berharga ini.
Dr. Ade Indra Chaniago: Sama-sama. Semoga anak-anak bangsa mendapatkan yang terbaik. Kepentingan rakyat, terutama anak-anak, harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Leave a Reply