Usai salat Zuhur berjamaah di Masjid Agung Palembang, suasana siang terasa terik. Empat orang duduk di kursi anyaman di sebuah warung kopi sederhana dengan nama “Kawan Lamo” tempat yang biasa disinggahi para pekerja pasar dan jurnalis. Ade Indra Chaniago, akademisi yang sering disebut “filosof pasar”, duduk di pojok ditemani Indra Darmawan. Di hadapan mereka, Juliansyah dan Edi Susanto jurnalis asal Ogan Ilir yang dikenal idealis sedang asyik berbicara dengan Ferry Lesmana, tokoh masyarakat asal Tulung Selapan, OKI, yang dikenal vokal menyuarakan hak-hak rakyat kecil.
Ferry Lesmana (menyesap kopi hitamnya, lalu meletakkan cangkir dengan agak keras): Coba bayangkan. Di kampung saya di Tulung Selapan, masyarakat sudah puluhan tahun menggantungkan hidup pada hasil kebun dan sungai. Tapi sekarang? Lahan mereka direbut dengan dalih investasi, sungai tercemar limbah, dan anak-anak mereka putus sekolah karena biaya mahal. Sementara pejabat di kabupaten bergaya hidup mewah. Keadilan itu apa sih, Bang? Atau cuma kata-kata manis di undang-undang?
Juliansyah (mengangguk, matanya tajam): Saya setuju, Kak Ferry. Sebagai jurnalis di Ogan Ilir, saya sudah meliput banyak kasus serupa. Ada warga yang tanahnya dibebaskan paksa tanpa ganti rugi layak. Ada yang ditahan hanya karena berani bersuara. Hukum terasa tumpul ke bawah tapi tajam ke atas. Ini bukan keadilan, ini penindasan.
Edi Susanto (mencatat di buku kecilnya): Data BPS September 2025 mencatat masih ada 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia. Rasio Gini memang turun jadi 0,363, tapi itu tetap menunjukkan kesenjangan yang lebar. Kelompok 40 persen terbawah hanya menyumbang 18,65 persen dari total pengeluaran nasional. Artinya, sebagian besar kekayaan masih dikuasai segelintir orang. Sementara rakyat kecil di OKI dan Ogan Ilir, mereka kerja dari subuh sampai malam, tapi tetap tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
Indra Darmawan (menyandarkan punggung di kursi): Kalau kita bicara ketimpangan, ini bukan hanya soal ekonomi. Ini soal akses. Pendidikan mahal, kesehatan mahal, peradilan terasa asing bagi rakyat kecil. Di mana keadilan itu, Ferry?
Ferry Lesmana (mengepalkan tangan): Itulah yang selalu saya tanyakan, Bang. Rakyat kecil di desa-desa kami sering bilang: “Negara itu jauh, pejabat itu dekat dengan kantongnya sendiri.” Mereka sudah kehilangan kepercayaan. Padahal, konstitusi kita jelas. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi di lapangan? Rakyat justru jadi korban.
Ade Indra Chaniago (menatap semua orang dengan tenang, lalu berbicara pelan namun tegas): Ferry, pertanyaanmu sangat mendasar. Dan sebenarnya, pertanyaan yang sama sudah ditanyakan oleh para pemikir besar sejak ribuan tahun lalu. Mari kita telusuri satu per satu.
Ferry Lesmana: Silakan, Uda Ade. Saya ingin mendengar.
Ade Indra Chaniago: Di Athena kuno, Socrates sudah mengingatkan bahwa “seorang penguasa haruslah orang yang dipilih bukan hanya karena populer, tetapi karena keahlian, kebajikan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam tentang tugas-tugas pemerintahan”. Socrates menentang demokrasi Athena karena ia melihat bahwa demokrasi sering memberi ruang bagi para demagog pemimpin yang memanipulasi emosi rakyat untuk meraih kekuasaan, tanpa kompetensi dan moralitas.
Juliansyah: Jadi, demokrasi kita sekarang juga sedang diuji oleh para demagog, Uda?
Ade Indra Chaniago: Tepat. Plato, murid Socrates, bahkan lebih tegas. Ia menulis dalam Republic bahwa “keadilan merupakan suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan dalam negara”. Plato menyimpulkan bahwa “masalah politik tidak akan pernah berhenti sampai para filsuf menjadi penguasa atau para penguasa menjadi filsuf”. Karena hanya pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang keadilan sejati yang bisa memimpin dengan benar.
Edi Susanto: Jadi, pemimpin harus berilmu dan berfilsafat, bukan sekadar populer?
Ade Indra Chaniago: Itulah yang diajarkan Plato. Dan Aristoteles menambahkan, “keadilan adalah kebajikan sosial yang mencakup semua kebajikan lainnya”. Bagi Aristoteles, pemimpin harus memiliki moralitas di atas segalanya karena moralitas adalah prinsip esensial bagi seorang pemimpin.
Ferry Lesmana (menyela): Itu filsuf Yunani, Uda Ade. Kalau dalam Islam, bagaimana?
Ade Indra Chaniago: Dalam Islam, persoalan keadilan dan kepemimpinan mendapat perhatian sangat serius. Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk, menulis: “Dan penguasa yang adil adalah orang yang memberikan keadilan kepada rakyatnya, dan berhati-hati dari kezaliman dan kerusakan. Penguasa yang zalim adalah petaka, kekuasaannya tidak akan bertahan dan tidak akan abadi”.
Juliansyah: Kekuasaan zalim tidak akan abadi, Uda?
Ade Indra Chaniago: Tidak. Al-Ghazali bahkan memberi contoh bahwa “kekuasaan orang-orang Majusi (Persia) pernah menguasai dunia selama 4000 tahun, menjadi salah satu contoh nyata dari keadilan”. Meski mereka bukan Muslim, mereka menjunjung tinggi keadilan. Sebaliknya, banyak kerajaan Muslim yang runtuh karena kezaliman. Inilah mengapa Al-Ghazali menukil hadis: “Kekuasaan akan tetap ada meskipun dengan kekufuran, tetapi tidak akan tetap bertahan dengan kezaliman”.
Ferry Lesmana: Jadi, keadilan lebih penting daripada sekadar label agama?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Dalam Ihya’ Ulumuddin, Al-Ghazali juga menegaskan: “Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan pemimpin, dan kerusakan pemimpinnya disebabkan oleh kerusakan para ulamanya, dan kerusakan ulamanya disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan”.
Edi Susanto: Jadi, kalau pemimpin rusak, rakyat yang jadi korban?
Ade Indra Chaniago: Itulah pesan Al-Ghazali. “Ketika pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan adil, tidak melindungi rakyatnya, dan tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika, maka rakyat yang menjadi korban pertama”.
Ade Indra Chaniago (melanjutkan): Ada juga Imam Hasan Al-Bashri, seorang sufi besar. Ia dikenal karena kritik sosialnya terhadap penguasa yang zalim. Pernah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya meminta nasihat. Hasan Al-Bashri menjawab dengan surat yang sangat tegas:
“Janganlah, wahai Amirul Mukminin, engkau memerintah hamba-hamba Allah dengan hukum orang-orang bodoh, dan janganlah engkau menempuh jalan orang-orang zalim, dan janganlah engkau menguasakan orang-orang yang sombong atas orang-orang yang lemah… Janganlah engkau melihat kekuasaanmu hari ini, tetapi lihatlah kekuasaanmu esok hari ketika engkau terbelenggu dalam jeratan maut dan berdiri di hadapan Allah.”
Ferry Lesmana (terdiam sejenak): Nasihat yang sangat dalam, Bang. Pemimpin harus ingat bahwa kekuasaannya akan dipertanggungjawabkan.
Indra Darmawan: Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana para pendiri bangsa memandang persoalan ini?
Ade Indra Chaniago: Soekarno, dalam pidatonya di BPUPKI 1 Juni 1945, sudah menegaskan bahwa kemerdekaan politik hanyalah “satu jembatan emas untuk membawa kesejahteraan rakyat”. Ia berseru: “Semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali”. Baginya, keadilan sosial adalah cita-cita utama. Soekarno menolak segala bentuk feodalisme baru dan menghendaki tatanan sosial yang adil. Ia bahkan menyerukan “Respublica, sekali lagi Respublica!” untuk mengingatkan bahwa negara adalah milik seluruh rakyat, bukan milik elite.
Juliansyah: Dan Bung Hatta?
Ade Indra Chaniago: Mohammad Hatta bahkan lebih sistematis. Baginya, “demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat”. “Rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara”. Hatta mengemukakan dua asumsi: “Pertama, bahwa rakyat tidak hanya berdaulat tetapi juga bertanggung jawab atas kedaulatan yang dipegangnya. Kedua, tidak mungkin rakyat yang berdaulat kehilangan kedaulatannya”. Ia juga menegaskan bahwa “sistem demokrasi memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keberlanjutannya, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat”. Jika itu tidak terpenuhi, “akan terjadi anarki yang berujung pada revolusi dan munculnya pemerintahan otoriter”.
Ferry Lesmana: Hatta juga bicara tentang pendidikan, kan?
Ade Indra Chaniago: Benar. Hatta meyakini bahwa “kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, karena kedaulatan merupakan milik rakyat maka rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu”. Bahkan, ia berkata: “tidak ada seorang pun pemimpin yang dapat memperbaiki nasib rakyat, kecuali rakyat itu sendiri yang sadar kemudian bergerak”.
Edi Susanto: Bagaimana dengan tokoh-tokoh modern seperti Gus Dur dan Buya Syafii?
Ade Indra Chaniago: Gus Dur mengajarkan bahwa “keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada mereka yang memiliki kekuatan, tetapi juga soal melindungi mereka yang tidak memiliki suara”. Ia percaya bahwa “keadilan sejati hanya bisa tercapai jika kita mendengarkan suara nurani dan bertindak dengan integritas”. Gus Dur dikenal sebagai pembela kaum minoritas dan mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Putrinya, Alissa Wahid, bahkan mengingatkan bahwa “Gus Dur bukan pembela minoritas, namun berusaha menegakkan keadilan”. Dan salah satu pesan abadi Gus Dur: “perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi”.
Ferry Lesmana: Dan Buya Syafii?
Ade Indra Chaniago: Buya Syafii Maarif sangat vokal mengkritik para politisi. Ia pernah berkata: “Negeri ini surplus politisi, minus negarawan”. Baginya, “seharusnya yang perlu ditakuti dan diberantas adalah tindakan ketidakadilan yang telah merampas kesejahteraan rakyat”. Buya juga mengkritik bahwa “politik tidak lagi ditujukan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa”. Ia melihat “politik uang” sebagai sumber masalah yang membuat “yang terpilih bukanlah calon yang punya kapabilitas dan yang memperjuangkan aspirasi konstituen”.
Juliansyah (menunduk sebentar, lalu menatap Ade): Semua pemikiran ini sangat ideal, Bang. Tapi di lapangan, rakyat kecil seperti di Tulung Selapan dan Ogan Ilir masih menderita. Bagaimana menyikapi realitas pahit ini?
Ade Indra Chaniago: Kita tidak boleh berhenti mengkritik dan mengingatkan. Tapi kritik harus disertai dengan kesadaran. Seperti kata Hatta, rakyat harus dididik agar tidak dibodohi. Rakyat harus sadar akan hak-haknya. Dan para pemimpin harus diingatkan akan tanggung jawab mereka di dunia dan di akhirat.
Ferry Lesmana: Jadi, rakyat juga punya tanggung jawab?
Ade Indra Chaniago: Tentu. Seperti kata Al-Ghazali, untuk mencegah munculnya pemimpin yang zalim, “umat perlu memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat adil”. Tapi seringkali “pemilih yang malas mencari tahu dan mengenali calon pemimpinnya”. “Di tengah ketidaktahuan masyarakat itu, uang dan sogokan akhirnya menentukan pilihan”. Maka rakyat harus cerdas dan kritis.
Suasana semakin hangat. Asap kopi mengepul dari cangkir-cangkir yang sudah hampir habis.
Ferry Lesmana: Satu pertanyaan terakhir, Uda Ade. Pesan apa yang bisa Uda Ade sampaikan untuk kami dan untuk siapa pun yang mendengar di tengah semua ketidakadilan ini?
Ade Indra Chaniago (diam sejenak, lalu menatap satu per satu dengan penuh ketegasan):
“Para filsuf Athena mengajarkan bahwa keadilan adalah fondasi negara. Para sufi mengajarkan bahwa pemimpin yang zalim adalah petaka yang akan binasa. Para pendiri bangsa kita mengajarkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan para tokoh modern seperti Gus Dur dan Buya Syafii mengajarkan bahwa keadilan harus berpihak pada yang lemah.
Maka kepada para pemimpin, saya katakan: jadilah adil. Ingatlah sabda Rasulullah yang dikutip Al-Ghazali: ‘Kekuasaan akan tetap ada meskipun dengan kekufuran, tetapi tidak akan tetap bertahan dengan kezaliman’. Keadilan adalah kunci, dan tanpa itu, kekuasaan hanyalah sementara, menunggu waktu untuk runtuh.
Kepada rakyat, saya katakan: jangan pernah diam. Seperti kata Hatta, tidak ada pemimpin yang bisa memperbaiki nasib rakyat kecuali rakyat sendiri yang sadar dan bergerak. Dan seperti kata Gus Dur, keadilan sejati hanya bisa tercapai jika kita mendengarkan suara nurani dan bertindak dengan integritas.
Karena pada akhirnya, negara ini adalah milik kita bersama. Bukan milik elite, bukan milik segelintir orang kaya, bukan milik para politisi yang hanya peduli pada kekuasaan. Negara adalah respublica urusan publik, milik seluruh rakyat.”
Indra Darmawan (menambahkan dengan suara tenang namun tegas):
“Izinkan saya menambahkan satu pesan. Kepemimpinan adalah amanah, bukan hadiah. Dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Maka kepada para pemimpin yang mendengar percakapan ini, saya katakan: takutlah pada Allah sebelum Anda menzalimi rakyat. Dan kepada rakyat, saya katakan: bersatulah, karena persatuan adalah kekuatan terbesar kita untuk menuntut keadilan.
Ingatlah selalu: keadilan yang tertunda adalah keadilan yang dikhianati. Dan rakyat yang diam adalah rakyat yang membiarkan penindasan terus berlangsung.”
Semua terdiam. Suara azan Ashar mulai berkumandang dari kejauhan. Ade Indra Chaniago berdiri, merapikan kemejanya. Ferry, Juliansyah, Edi, dan Indra mengikutinya, masing-masing tenggelam dalam renungan.
Di langit Palembang yang mulai mendung, entah mengapa terasa ada secercah harapan baru. Atau mungkin, hanya secangkir kopi yang tersisa dan tekad yang baru saja dipatri.
Palembang, 14 Juli 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply