JARI: Ketika Pemimpin Mengaku Mewakili Rakyat
Usai salat Zuhur berjamaah di Masjid Agung Palembang, langit siang terasa terik. Empat orang duduk di kursi plastik di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Pasar 16 Ilir, ditemani kopi tubruk dan sepiring pempek serta tekwan khas Palembang. Ade Indra Chaniago, filsuf politik yang kerap disapa “guru bangsa”, duduk di sisi meja ditemani Indra Darmawan. Di hadapan mereka, Juliansyah jurnalis asal Ogan Ilir, Andi Wijaya tokoh masyarakat 32 Ilir, dan Ferry Lesmana tokoh masyarakat asal Tulung Selapan, OKI sedang asyik berbincang.
Aroma pempek dan kopi bercampur di udara siang. Sebuah artikel tentang Stefan Rummens tergeletak di atas meja.
Ferry Lesmana (mengunyah pempek, lalu berbicara): Uda, saya baru baca artikel ini. Katanya, seorang profesor filsafat politik dari Belgia, Stefan Rummens, bilang bahwa “rakyat” itu sebenarnya tidak pernah bisa berbicara dengan satu suara. Bahkan, katanya, “kehendak rakyat” dalam bentuk tunggal itu tidak ada. Ini agak membingungkan, Uda. Selama ini kita selalu mendengar istilah “suara rakyat”, “kehendak rakyat”, “rakyat menginginkan ini-itu”. Tapi ternyata menurut profesor ini, itu semua cuma konstruksi politik modern?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir): Ferry, pertanyaanmu sangat mendasar. Stefan Rummens memang memberikan pandangan yang tajam dan kritis tentang konsep “rakyat”. Mari saya coba urai.
Indra Darmawan: Rummens menjelaskan bahwa konsep “rakyat” seperti yang kita pahami saat ini tidak bersifat alami atau abadi. Ia lahir seiring dengan munculnya negara modern terpusat pada abad ke-17 dan 18. Sebelum itu, pada Abad Pertengahan, masyarakat terikat pada berbagai struktur kekuasaan yang tumpang tindih otoritas lokal, keagamaan, feodal. Orang mengidentifikasi diri dengan berbagai pusat kekuasaan, bukan dengan satu entitas bernama “rakyat”.
Andi Wijaya: Lalu apa yang berubah, Uda?
Ade Indra Chaniago: Perubahan besar terjadi dengan naiknya kekuasaan absolut raja-raja seperti Louis XIV dari Prancis, yang dikenal dengan pernyataan “L’État, c’est moi” Negara, itu adalah saya”. Ia menarik kekuasaan dari kaum bangsawan dan menciptakan otoritas terpusat di bawah satu penguasa. Dari sinilah lahir “rakyat” dalam pengertian politik: sekumpulan warga negara atau subjek di bawah satu penguasa pusat.
Juliansyah: Jadi, “rakyat” itu lahir karena negara semakin besar dan butuh sesuatu yang mengikat warganya?
Indra Darmawan: Tepat sekali, Juliansyah. Rummens menyebut bahwa rakyat adalah konsekuensi dari peningkatan skala. Negara jauh lebih besar dan lebih anonim daripada sebuah desa atau kota. Itu menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang mengikat warga negara tersebut? Apa kesamaan yang mereka miliki?
Ferry Lesmana: Tapi Uda, kalau “rakyat” itu cuma konstruksi, lalu apa yang salah dengan istilah “kehendak rakyat”?
Ade Indra Chaniago: Di sinilah letak kritik fundamental Rummens. Ia secara tegas menyatakan bahwa “de wil van het volk (in het enkelvoud) bestaat niet” kehendak rakyat dalam bentuk tunggal tidak ada. Masyarakat modern terdiri dari individu-individu dengan beragam kepentingan, nilai, dan latar belakang yang saling bertentangan.
Juliansyah: Jadi, rakyat itu tidak pernah satu suara?
Ade Indra Chaniago: Tidak pernah. Rummens mengatakan bahwa rakyat “spreekt met meerdere stemmen tegelijkertijd” berbicara dengan banyak suara secara bersamaan. Inilah realitas dari masyarakat yang plural dan demokratis.
Andi Wijaya: Tapi kalau begitu, Uda, bagaimana dengan para politisi yang selalu mengklaim mewakili “suara rakyat”?
Indra Darmawan: Nah, di sinilah Rummens masuk ke dalam kritiknya terhadap populisme. Rummens dan rekannya Koen Abts mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang mengadvokasi kekuasaan rakyat sebagai sebuah badan yang homogen. Mereka berpendapat bahwa populisme dan demokrasi liberal, meskipun sama-sama mengacu pada kedaulatan rakyat, memiliki konseptualisasi yang tidak kompatibel dan antagonis.
Ferry Lesmana: Apa maksudnya “tidak kompatibel”, Uda?
Ade Indra Chaniago: Maksudnya, populisme didorong oleh “citra fiktif tentang rakyat-sebagai-satu” yang pada akhirnya diwakili oleh seorang pemimpin populis. Karena klaimnya untuk mewakili satu-satunya kehendak “rakyat” yang sejati, populisme memiliki kecenderungan untuk menolak legitimasi perbedaan pendapat dan menganggap lawan politik sebagai musuh rakyat. Rummens bahkan menyebut populisme bersifat “proto-totaliter” cikal bakal totalitarianisme.
Juliansyah (menunjuk ke artikel): Ini mengingatkan saya pada beberapa politisi di Indonesia, Uda. Mereka selalu mengklaim mewakili “suara rakyat” dan menuduh siapa pun yang tidak sepakat sebagai “penghianat rakyat”.
Ade Indra Chaniago: Itulah ciri khas populisme, Juliansyah. Tapi mari kita lihat bagaimana para pemikir Islam memandang persoalan ini. Apakah mereka juga melihat “rakyat” sebagai entitas yang homogen?
Ferry Lesmana: Saya penasaran, Uda. Apa kata para filsuf Islam tentang rakyat dan kepemimpinan?
Indra Darmawan: Mari kita mulai dengan Al-Farabi. Dalam karyanya Al-Madinah al-Fadhilah Negara Utama Al-Farabi menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang ra’īs al-fāḍil, pemimpin yang berilmu, adil, dan menuntun rakyatnya menuju kebahagiaan sejati. Negara utama adalah negara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan.
Andi Wijaya: Tapi Al-Farabi tidak melihat rakyat sebagai satu suara, kan?
Ade Indra Chaniago: Tidak. Al-Farabi justru membagi masyarakat dalam sistem pembagian kerja yang kompleks. Ia menyadari bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan fungsi dan peran yang berbeda. Pemimpin ideal adalah mereka yang memiliki karakter seperti Nabi dan para filsuf: adil, jujur, amanah, cerdas, dan peduli terhadap rakyat kecil.
Ferry Lesmana: Jadi, Al-Farabi lebih menekankan pada kualitas pemimpin, bukan pada “kehendak rakyat” yang homogen?
Indra Darmawan: Tepat sekali. Dan ini menarik jika dibandingkan dengan Rummens. Rummens mengingatkan bahwa mengklaim “kehendak rakyat” yang tunggal adalah berbahaya karena bisa digunakan untuk membungkam perbedaan. Al-Farabi, di sisi lain, menekankan bahwa pemimpin harus bijaksana dan adil untuk mengelola keberagaman masyarakat.
Juliansyah: Bagaimana dengan Al-Ghazali, Bang? Apa pandangannya tentang pemimpin dan rakyat?
Ade Indra Chaniago: Al-Ghazali, dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk—”Emas Murni dalam Nasihat untuk Para Raja” memberikan nasihat yang sangat tegas kepada para penguasa. Beliau menulis: “Penguasa adil itu yang memberikan keadilan kepada sesama hamba dan tidak melakukan hal sebaliknya, karena penguasa zalim tidak akan bertahan lama”.
Ferry Lesmana: Ada hadis yang beliau kutip, Uda?
Ade Indra Chaniago: Ya. Al-Ghazali mengutip Hadis Nabi: “Kekuasaan itu bertahan bersama kekufuran tapi tidak bersama kezaliman”. Artinya, keadilan lebih penting daripada sekadar label agama. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa “tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa”.
Andi Wijaya: Jadi, Al-Ghazali melihat hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat?
Indra Darmawan: Ya. Al-Ghazali bahkan mengatakan bahwa keburukan yang dilakukan orang awam (rakyat) hanyalah meniru dan mengikuti perbuatan para pemimpinnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas moral pemimpin sangat menentukan kualitas moral rakyat.
Ferry Lesmana: Kalau Ibnu Taimiyah, Uda?
Ade Indra Chaniago: Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah menegakkan keadilan. Baginya, “urusan manusia di dunia ini merupakan urusan yang tidak akan pernah selesai dan beres kecuali dengan keadilan”. Ibnu Taimiyah juga bersikukuh bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik tugas memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran membutuhkan otoritas.
Juliansyah: Jadi, bagi Ibnu Taimiyah, negara dan kekuasaan itu penting untuk menegakkan keadilan?
Ade Indra Chaniago: Sangat penting. Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan bahwa pemimpin yang adil, meskipun non-Muslim, lebih baik daripada pemimpin yang zalim meskipun Muslim. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah fondasi, terlepas dari latar belakang ideologis sejalan dengan semangat Rummens bahwa yang penting adalah proses dan institusi, bukan klaim tunggal atas “kehendak rakyat”.
Ferry Lesmana: Kalau di Indonesia sendiri, Uda, apa kata para pendiri bangsa tentang rakyat?
Ade Indra Chaniago: Soekarno mengusung Marhaenisme ideologi yang menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai pusat sistem politik dan ekonomi. Tapi Soekarno juga menyadari bahwa rakyat Indonesia itu beragam. Ia menggambarkan Indonesia sebagai “Nusantara” yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.
Indra Darmawan: Dan Mohammad Hatta lebih tegas lagi. Baginya, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Tapi Hatta juga mengingatkan bahwa rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Ini sejalan dengan kritik Rummens terhadap populisme rakyat yang tidak terdidik mudah dimanipulasi oleh klaim “kehendak rakyat” yang semu.
Andi Wijaya: Dan Gus Dur?
Ade Indra Chaniago: Gus Dur mengajarkan bahwa “keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada mereka yang memiliki kekuatan, tetapi juga soal melindungi mereka yang tidak memiliki suara”. Gus Dur sangat menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk pemaksaan kehendak tunggal. Beliau juga mengingatkan: “Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia”.
Ferry Lesmana (menyesap kopinya, lalu berbicara): Jadi, Uda, apa kesimpulan dari semua ini? Rummens bilang “kehendak rakyat” yang tunggal tidak ada. Para filsuf Islam bilang pemimpin harus adil dan bijaksana. Pendiri bangsa bilang rakyat harus dididik dan dilindungi. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat harus bersikap?
Ade Indra Chaniago (berdiri, merapikan sarungnya, lalu bicara dengan suara tenang namun tegas):
“Rummens mengingatkan kita bahwa ‘rakyat’ bukanlah sebuah jawaban, melainkan sebuah pertanyaan, pertanyaan yang terus-menerus harus direnungkan dan diperjuangkan melalui proses dialog dan perbedaan pendapat yang sehat. Dalam demokrasi, tidak ada satu suara yang mewakili semua. Yang ada adalah proses musyawarah, kompromi, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas.
Al-Farabi mengajarkan bahwa pemimpin harus berilmu, adil, dan menuntun rakyat menuju kebahagiaan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kerusakan rakyat berawal dari kerusakan pemimpin. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi negara. Dan para pendiri bangsa kita mengajarkan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, tetapi rakyat juga harus cerdas dan kritis.
Maka kepada para pemimpin, saya katakan: jadilah adil. Jangan mengklaim mewakili “suara rakyat” untuk membungkam perbedaan. Sebaliknya, bukalah ruang dialog untuk semua suara. Karena seperti kata Rummens, rakyat berbicara dengan banyak suara, dan tugas pemimpin adalah mendengarkan semua suara itu, bukan hanya satu.
Kepada rakyat, saya katakan: jangan pernah diam. Tapi juga jangan pernah puas dengan jawaban instan. Tuntutlah dialog, tuntutlah transparansi, tuntutlah keadilan. Karena seperti kata Hatta, “tidak ada seorang pun pemimpin yang dapat memperbaiki nasib rakyat, kecuali rakyat itu sendiri yang sadar kemudian bergerak”.”
Indra Darmawan (menambahkan dengan suara tenang):
“Saya ingin menutup dengan satu pesan dari Buya Syafii Maarif: ‘Negeri ini surplus politisi, minus negarawan’. Para negarawan sejati adalah mereka yang seperti yang diajarkan Al-Farabi bekerja untuk kebahagiaan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Mereka adalah mereka yang seperti yang diingatkan Rummens menghormati perbedaan dan membuka ruang dialog.
Maka marilah kita, sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang menghormati perbedaan, yang melindungi yang lemah. Karena seperti kata Rummens, dalam demokrasi, ‘rakyat’ bukanlah sebuah jawaban, melainkan sebuah pertanyaan dan pertanyaan itu harus terus kita perjuangkan bersama.”
Lima orang itu berdiri, merapikan pakaian. Suara azan Ashar mulai berkumandang dari kejauhan. Mereka berjalan menuju Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan salat Ashar, dengan tekad baru di hati mereka.
Di warung kopi Pasar 16 Ilir, cangkir kopi dan piring pempek yang sudah kosong menjadi saksi bisu percakapan siang itu tentang rakyat, tentang keadilan, dan tentang harapan.
Palembang, 27 Juli 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply