JARI: “Krisis Hegemoni, Peluang atau Bahaya?
Usai salat Isya berjamaah di masjid dekat perumahan, suasana malam Palembang terasa hangat oleh lampu-lampu warung. Empat orang duduk di kursi plastik di Warung Wak Dolah, warung sederhana yang terkenal dengan nasi samin khas Palembang dan kopi tubruknya yang pekat. Ade Indra Chaniago dan Indra Darmawan, akademisi yang kerap disebut “filosof pasar” duduk di pojok ruangan. Di hadapan mereka, Ferry Lesmana sedang asyik berbicara dengan Juliansyah dan Edi Susanto, jurnalis asal Ogan Ilir yang dikenal idealis.
Aroma nasi samin yang gurih bercampur dengan kopi tubruk mengepul di meja. Sebuah artikel dari “Tadarus Politik” Jaringan Aliansi Rakyat Independen tergeletak di atas meja, dengan judul yang mengutip Antonio Gramsci.
Ferry Lesmana (menunjuk ke artikel di meja): Uda, saya baru baca artikel ini. Katanya, “Dunia lama sedang sekarat, dan dunia baru sedang berjuang untuk lahir; sekarang adalah zaman monster.” Tapi kata sejarawan Belanda itu, Arthur Weststeijn, Gramsci nggak pernah bilang persis seperti itu. Yang benar katanya, “Dalam masa transisi ini, berbagai fenomena mengerikan terjadi”. Tapi saya jadi mikir, masa transisi yang dialami Italia zaman Gramsci dulu, apa mirip dengan yang kita alami sekarang di Indonesia?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir): Pertanyaanmu tepat, Ferry. Gramsci menulis tentang “masa transisi” (interregnum) saat hegemoni lama mulai retak, tapi hegemoni baru belum terbentuk. Dalam kekosongan itu, muncullah berbagai “fenomena mengerikan”. Dan yang menarik, Gramsci melihat fenomena ini bukan sebagai kiamat, tapi sebagai fase transisi, peluang sekaligus bahaya.
Juliansyah: Hegemoni itu apa sih, Uda Ade?
Ade Indra Chaniago: Hegemoni, dalam pengertian Gramsci, adalah dominasi yang diperoleh melalui persetujuan (consent), bukan melalui kekerasan semata. Kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya bukan hanya dengan polisi dan tentara, tapi dengan menanamkan cara berpikir, nilai-nilai, dan budaya mereka ke seluruh masyarakat, sehingga rakyat menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai keinginan mereka sendiri.
Edi Susanto (mencatat di buku kecilnya): Jadi, kekuasaan itu dipertahankan lewat pikiran rakyat, bukan cuma lewat senjata?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Gramsci membedakan dua jenis kekuasaan: kekuasaan negara yang menggunakan kekerasan, hukum, dan larangan; serta kekuasaan budaya yang berputar di sekitar persetujuan media, pendidikan, organisasi keagamaan. Menurut Gramsci, kunci perebutan kekuasaan ada pada kekuasaan budaya ini.
Indra Darmawan (menyandarkan punggung, berpikir): Kalau kita lihat Indonesia, konsep hegemoni ini sangat terasa. Lihat saja era Orde Baru. rezim Soeharto membangun hegemoni melalui pemaksaan tunggal Pancasila sebagai asas tunggal. Ideologi itu disebarkan melalui pendidikan, media, dan organisasi massa, sehingga seluruh rakyat Indonesia “sepakat” dengan rezim, atau setidaknya tidak berani menentang. Itulah hegemoni dalam praktiknya.
Ferry Lesmana: Tapi hegemoni itu akhirnya runtuh juga, Uda. 1998.
Indra Darmawan: Betul. Dan itu persis yang dimaksud Gramsci dengan krisis hegemoni. Ketika rakyat mulai tidak percaya lagi pada elit dan lembaga-lembaga, ketika nilai-nilai yang selama ini dianggap wajar mulai dipertanyakan, di situlah hegemoni retak. Soeharto jatuh bukan hanya karena krisis ekonomi, tapi karena krisis legitimasi.
Ade Indra Chaniago (menambahkan): Dan sekarang, kita mungkin sedang berada dalam krisis hegemoni yang lain. Artikel ini menyebutkan bahwa setelah runtuhnya Tembok Berlin, muncul hegemoni liberal baru, tapi itu pun mulai runtuh di awal abad ini. Semakin banyak orang yang tidak mempercayai elit dan lembaga-lembaga. Lihat saja maraknya teori konspirasi dan kebangkitan sayap kanan ekstrem di berbagai negara.
Juliansyah: Di Indonesia juga sama, Uda. Pemilu 2024 lalu diwarnai oleh retorika populis, politik identitas, dan melemahnya checks and balances. Rakyat semakin terpolarisasi. Yang kuat bukan lagi program atau visi, tapi siapa yang paling pandai memainkan sentimen.
Edi Susanto: Dan di tingkat lokal, kita lihat sendiri. Di Ogan Ilir dan OKI, rakyat kecil kehilangan tanah, kehilangan akses keadilan, sementara pejabat dan pengusaha semakin kaya. Itu juga bentuk krisis hegemoni, kan?
Ferry Lesmana (mengepalkan tangan): Nah, di sinilah saya ingin mendengar pendapat para tokoh besar. Apa kata para filsuf dan pemimpin Islam tentang keadaan seperti ini?
Ade Indra Chaniago: Mari kita telusuri. Plato, dalam Republic-nya, sudah mengingatkan bahwa “keadilan merupakan suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan dalam negara”. Dan Aristoteles menambahkan, “keadilan adalah kebajikan sosial yang mencakup semua kebajikan lainnya”. Mereka sepakat bahwa tanpa keadilan, negara akan runtuh.
Indra Darmawan: Dalam Islam, Imam Al-Ghazali bahkan lebih tegas. Dalam Ihya’ Ulumuddin, beliau menulis: “Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan pemimpin”. Beliau juga mengingatkan bahwa “kekuasaan akan tetap ada meskipun dengan kekufuran, tetapi tidak akan tetap bertahan dengan kezaliman”. Ini persis dengan apa yang Gramsci katakan tentang hegemoni kekuasaan yang hanya mengandalkan kekerasan tanpa persetujuan rakyat tidak akan bertahan lama.
Ferry Lesmana: Lalu bagaimana dengan para pemimpin Indonesia?
Ade Indra Chaniago: Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945, sudah menegaskan bahwa kemerdekaan politik hanyalah “satu jembatan emas untuk membawa kesejahteraan rakyat”. Mohammad Hatta bahkan lebih tegas: “Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, karena kedaulatan merupakan milik rakyat maka rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu”.
Juliansyah: Dan Gus Dur?
Ade Indra Chaniago: Gus Dur mengajarkan bahwa “keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada mereka yang memiliki kekuatan, tetapi juga soal melindungi mereka yang tidak memiliki suara”. Beliau juga mengingatkan: “perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi”.
Edi Susanto: Tapi Uda, ada yang menarik dari artikel ini. Disebutkan bahwa tokoh-tokoh sayap kanan seperti Thierry Baudet di Belanda dan Alessandro Giuli di Italia justru merangkul pemikiran Gramsci. Bagaimana bisa seorang komunis seperti Gramsci dijadikan inspirasi oleh kaum kanan?
Ade Indra Chaniago: Ini fenomena yang sangat menarik. Arthur Weststeijn, sang penerjemah Gramsci, menjelaskan bahwa karena Gramsci sangat menekankan pentingnya kerja intelektual dan perjuangan budaya, pemikirannya menarik bagi siapa pun yang ingin disebut sebagai “pemikir” baik dari kiri maupun kanan. Kaum kanan baru menggunakan Gramsci untuk mengembangkan hegemoni mereka sendiri dengan terus-menerus menekankan slogan yang sama, memengaruhi tema apa yang dibahas di media dan pendidikan.
Ferry Lesmana: Jadi, perang sekarang ini adalah perang budaya?
Indra Darmawan: Tepat sekali. Gramsci menyebutnya sebagai perjuangan ideologis. Bukan lagi tentang masalah ekonomi semata, tapi tentang tema-tema budaya seperti identitas nasional, agama, dan nilai-nilai sosial. Di Indonesia, kita melihatnya dalam perdebatan tentang intoleransi, politik identitas, dan siapa yang berhak disebut “pribumi”.
Juliansyah: Lalu, bagaimana cara keluar dari krisis ini, Uda?
Ade Indra Chaniago: Gramsci memberikan jawaban yang sangat jelas: bangun hegemoni tandingan (counter-hegemony). Rakyat harus menciptakan narasi dan nilai-nilai baru yang mampu menyaingi hegemoni yang ada. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh segelintir elit, ini membutuhkan gerakan akar rumput yang inklusif.
Edi Susanto: Tapi rakyat kecil sering tidak punya akses ke media dan pendidikan. Bagaimana mereka bisa membangun hegemoni tandingan?
Ade Indra Chaniago: Di sinilah peran intelektual organik istilah Gramsci. Gramsci mengatakan, “Semua orang adalah intelektual” setiap orang punya kapasitas untuk berpikir tentang siapa mereka dan bagaimana seharusnya dunia ini. Tapi ada yang disebut intelektual profesional: orang-orang yang menghasilkan ide dan memastikan ide-ide itu disebarluaskan. Para jurnalis seperti kalian, para aktivis, para guru, para ulama, merekalah yang harus menjadi ujung tombak perjuangan budaya ini.
Suasana semakin larut. Jam menunjukkan pukul 21.30. Nasi samin sudah habis, kopi tinggal ampas. Tapi semangat diskusi masih menyala.
Ferry Lesmana (menatap Ade dan Indra): Satu pertanyaan terakhir. Apa pesan Uda Ade dan Bro Indra untuk kami, dan untuk rakyat kecil di Tulung Selapan, Ogan Ilir, dan di seluruh Indonesia, di tengah krisis hegemoni ini?
Ade Indra Chaniago (diam sejenak, lalu bicara dengan suara pelan tapi tegas): “Gramsci mengajarkan bahwa krisis adalah fase transisi, bukan akhir zaman. Tapi di fase inilah para ‘Caesar’ bisa muncul pemimpin otoriter yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Mussolini berkuasa karena ia tahu memanfaatkan ketakutan dan kebingungan rakyat. Donald Trump, Viktor Orbán, dan tokoh-tokoh populis di berbagai negara, mereka adalah produk dari krisis hegemoni yang sama.
Tapi Gramsci juga mengajarkan bahwa krisis adalah peluang. Peluang untuk membangun hegemoni baru yang lebih adil, lebih manusiawi. Seperti kata Al-Farabi, “Pemerintahan terbaik adalah yang didasarkan pada akal dan keadilan”. Seperti kata Ibnu Taimiyah, “Allah berpihak kepada pemimpin yang adil, meskipun kafir. Sebaliknya, Allah tidak berpihak kepada pemimpin yang zalim, meskipun Muslim”.
Maka kepada rakyat, saya katakan: jangan diam. Bangunlah kesadaran kritis. Didiklah diri dan sesama. Seperti kata Hatta, “tidak ada seorang pun pemimpin yang dapat memperbaiki nasib rakyat, kecuali rakyat itu sendiri yang sadar kemudian bergerak”.
Kepada para intelektual, jurnalis, aktivis, dan ulama, saya katakan: jadilah intelektual organik. Sebarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Karena pada akhirnya, hegemoni yang akan bertahan bukanlah hegemoni yang dibangun di atas ketakutan dan kebohongan, melainkan hegemoni yang dibangun di atas kesadaran dan persetujuan rakyat.”
Indra Darmawan (menambahkan): “Saya ingin menutup dengan satu pesan dari Gus Dur: ‘Keadilan sejati hanya bisa tercapai jika kita mendengarkan suara nurani dan bertindak dengan integritas’. Dan satu lagi dari Buya Syafii Maarif, yang pernah berkata: ‘Negeri ini surplus politisi, minus negarawan’. Para negarawan sejati adalah mereka yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan.
Maka marilah kita, sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita bangun hegemoni baru yang berpihak pada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena seperti kata Gramsci, “Ini adalah masa transisi” dan masa transisi adalah waktu untuk bertindak.”
Suara halilintar terdengar dari kejauhan. Lima orang itu berdiri, merapikan pakaian. Di langit Palembang yang gelap, ada secercah harapan atau setidaknya, tekad untuk tidak diam.
Palembang, 15 Juli 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply