JARI: Keadilan Hanya Mimpi bagi Rakyat Kecil?
Usai salat Ashar berjamaah di Masjid Agung Palembang, langit sore mulai berwarna jingga. Empat orang duduk di kursi plastik di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Pasar 16 Ilir, ditemani kopi tubruk dan sepiring pempek serta tekwan khas Palembang. Ade Indra Chaniago, filsuf politik yang kerap disapa “guru bangsa”, duduk di sisi meja ditemani Indra Darmawan. Di hadapan mereka, Ferry Lesmana tokoh masyarakat asal Tulung Selapan, OKI, Juliansyah jurnalis asal Ogan Ilir, dan Andi Wijaya tokoh masyarakat 32 Ilir sedang asyik berbincang.
Aroma kopi dan pempek bercampur di udara sore. Sebuah artikel tentang Antonio Gramsci tergeletak di atas meja.
Ferry Lesmana (mengunyah pempek, lalu berbicara): Uda, saya baru baca artikel ini tentang Gramsci. Katanya, “Dunia lama sedang sekarat, dan dunia baru sedang berjuang untuk lahir; sekarang adalah zaman monster.” Tapi kata sejarawan Belanda itu, Arthur Weststeijn, Gramsci nggak pernah bilang persis seperti itu. Yang benar katanya, “dalam masa transisi ini, berbagai fenomena mengerikan terjadi.” Tapi saya jadi mikir, masa transisi yang dialami Italia zaman Gramsci dulu, apa mirip dengan yang kita alami sekarang di Indonesia?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir): Ferry, pertanyaanmu sangat tepat. Gramsci menulis tentang “masa transisi” (interregnum) saat hegemoni lama mulai retak, tapi hegemoni baru belum terbentuk. Dalam kekosongan itu, muncullah berbagai “fenomena mengerikan”. Dan yang menarik, Gramsci memandang krisis ini bukan sebagai akhir zaman, melainkan fase transisi, peluang sekaligus bahaya.
Indra Darmawan: Mari saya jelaskan dulu apa itu hegemoni menurut Gramsci. Hegemoni adalah dominasi yang diperoleh melalui persetujuan (consent), bukan melalui kekerasan semata. Kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya bukan hanya dengan polisi dan tentara, yang Gramsci sebut “kekuasaan negara”, tapi dengan menanamkan cara berpikir, nilai-nilai, dan budaya mereka ke seluruh masyarakat yang disebut “kekuasaan budaya”. Sehingga rakyat menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar.
Juliansyah: Jadi, kekuasaan itu dipertahankan lewat pikiran rakyat, bukan cuma lewat senjata?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Gramsci bahkan memberi contoh Gereja Katolik di Italia sebagai kekuatan budaya yang ideal selama berabad-abad gereja membimbing pemikiran masyarakat tanpa harus menggunakan kekerasan. Dan ini berlaku untuk semua lapisan, dari petani hingga bangsawan.
Andi Wijaya: Tapi Uda, kalau kita lihat Indonesia sekarang, apa kita sedang berada dalam krisis hegemoni seperti yang dimaksud Gramsci?
Indra Darmawan: Mari kita lihat bukti nyatanya. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan, dan para pengamat menyebut Indonesia sedang mengalami “otoritarianisasi”. Pemilu 2024 diwarnai oleh retorika populis, politik identitas, dan melemahnya checks and balances. Bahkan ada yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia hampir mati karena pemimpin populis berkuasa secara otoriter.
Ferry Lesmana: Di kampung saya, Uda, kami juga merasakan itu. Pejabat datang dengan janji manis, tapi setelah terpilih, mereka lupa pada rakyat. Lahan kami direbut, sungai tercemar, dan kami tidak punya kekuatan untuk melawan.
Ade Indra Chaniago: Itulah yang disebut Gramsci sebagai “krisis hegemoni” ketika elit kehilangan hubungan dengan rakyat, dan rakyat tidak lagi menyetujui kebijakan mereka. Dalam kekosongan kekuasaan itu, muncullah ruang bagi pemimpin karismatik untuk memanfaatkannya seperti Mussolini di Italia, atau tokoh-tokoh populis di berbagai negara saat ini.
Juliansyah: Tapi Uda, artikel ini juga bilang bahwa “semua orang adalah intelektual” menurut Gramsci. Apa maksudnya?
Indra Darmawan: Gramsci mengatakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas intelektual, setiap orang berpikir tentang siapa mereka dan bagaimana seharusnya dunia ini. Tapi ada yang disebut “intelektual profesional” orang-orang yang menghasilkan ide dan memastikan ide-ide itu disebarluaskan. Dalam hegemoni liberal, mereka adalah ahli pajak, pengacara, dan ekonom politik.
Ade Indra Chaniago: Dan di sinilah peran “intelektual organik” menjadi penting, intelektual yang lahir dari rakyat dan berbicara untuk rakyat. Gramsci berharap bahwa intelektual baru akan muncul dari kelas pekerja.
Andi Wijaya: Di Indonesia, siapa yang bisa disebut intelektual organik, Uda?
Ade Indra Chaniago: Para jurnalis seperti kalian, para aktivis, para guru, para ulama yang berdiri di sisi rakyat, merekalah intelektual organik yang harus menjadi ujung tombak perjuangan melawan hegemoni yang tidak adil.
Ferry Lesmana: Uda, kalau kita bicara tentang ulama dan pemikir Islam, apa pandangan mereka tentang hegemoni dan kepemimpinan?
Ade Indra Chaniago: Mari kita mulai dengan Al-Farabi. Beliau dalam karyanya Al-Madinah al-Fadhilah Negara Utama menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berilmu, adil, dan menuntun rakyatnya menuju kebahagiaan sejati. Bagi Al-Farabi, kebijaksanaan, pengetahuan luas, dan keadilan adalah syarat mutlak seorang pemimpin.
Juliansyah: Jadi, Al-Farabi menekankan kualitas pemimpin, bukan sekadar kekuasaan?
Indra Darmawan: Tepat. Dan yang menarik, Al-Farabi juga membedakan antara perang yang adil untuk membela hak atau membimbing orang menuju kebaikan dan perang yang tidak adil yang hanya didorong oleh dominasi dan nafsu superioritas. Ini relevan dengan kritik Gramsci terhadap hegemoni yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa persetujuan rakyat.
Andi Wijaya: Bagaimana dengan Al-Ghazali, Uda?
Ade Indra Chaniago: Al-Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk “Emas Murni dalam Nasihat untuk Para Raja” memberikan nasihat yang sangat tegas kepada para penguasa. Beliau menulis: “Penguasa adil itu yang memberikan keadilan kepada sesama hamba dan tidak melakukan hal sebaliknya, karena penguasa zalim tidak akan bertahan lama”.
Ferry Lesmana: Ada hadis yang beliau kutip, Uda?
Ade Indra Chaniago: Ya. Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah SAW: “Menegakkan keadilan oleh seorang penguasa selama satu hari lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah selama tujuh puluh tahun”. Dan beliau juga mengutip hadis: “Kekuasaan itu bertahan bersama kekufuran tapi tidak bersama kezaliman”.
Juliansyah: Jadi, keadilan lebih penting daripada sekadar label agama?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Ini sejalan dengan kritik Gramsci terhadap hegemoni yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa legitimasi moral.
Andi Wijaya: Kalau Ibnu Taimiyah, Uda?
Indra Darmawan: Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah menegakkan keadilan dan mempromosikan kebaikan serta mencegah keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). Beliau berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan dengan keras oleh negara dan kekuasaan harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat.
Ade Indra Chaniago: Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan bahwa pemimpin yang adil, meskipun non-Muslim, lebih baik daripada pemimpin yang zalim meskipun Muslim. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah fondasi, terlepas dari latar belakang ideologis. Teori politik Ibnu Taimiyah bahkan memiliki kemiripan dengan konsep pemerintahan modern.
Ferry Lesmana: Ini mengingatkan saya pada apa yang terjadi di Indonesia sekarang banyak pemimpin yang mengklaim Islami tapi perilakunya zalim.
Ade Indra Chaniago: Itulah yang disebut Al-Ghazali sebagai “penguasa zalim” kekuasaannya tidak akan bertahan lama.
Andi Wijaya: Bagaimana dengan para sufi? Apa pandangan mereka tentang kepemimpinan?
Indra Darmawan: Jalaluddin Rumi, penyair dan sufi terbesar, memiliki pandangan yang mendalam tentang keadilan. Bagi Rumi, keadilan berarti menciptakan harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Sumber keadilan adalah ilahiah, bukan duniawi keadilan di dunia adalah cerminan dari keadilan ilahi.
Ade Indra Chaniago: Rumi juga menceritakan kisah Ibrahim bin Adham, seorang sultan yang meninggalkan tahtanya untuk menjadi sufi. Dalam kisah itu, Rumi melihat keadilan sebagai penjaga para penguasa dan pemimpin politik. Rumi percaya bahwa kepemimpinan sejati dimulai dengan kemampuan memahami keterbatasan diri sendiri. Pemimpin yang kurang introspeksi sering keliru menganggap kekuasaan sebagai kebijaksanaan.
Ferry Lesmana: Jadi, pemimpin harus punya kesadaran diri?
Ade Indra Chaniago: Ya. Rumi mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kebodohan, dan keadilan tanpa kasih adalah kekejaman.
Juliansyah: Uda, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana para pendiri bangsa memandang persoalan hegemoni dan keadilan ini?
Ade Indra Chaniago: Soekarno mengusung Marhaenisme ideologi yang menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai pusat sistem politik dan ekonomi. Tapi Soekarno juga menyadari bahwa Indonesia adalah “Nusantara” yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga tidak mungkin ada satu suara tunggal yang mewakili semua.
Indra Darmawan: Dan Mohammad Hatta lebih tegas lagi. Baginya, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Tapi Hatta juga mengingatkan bahwa rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Ini sejalan dengan konsep Gramsci tentang intelektual organik rakyat harus diberdayakan secara intelektual agar tidak menjadi korban hegemoni.
Andi Wijaya: Dan Gus Dur?
Ade Indra Chaniago: Gus Dur mengajarkan bahwa “keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada mereka yang memiliki kekuatan, tetapi juga soal melindungi mereka yang tidak memiliki suara”. Gus Dur sangat menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk pemaksaan kehendak tunggal. Beliau juga mengingatkan: “Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia”.
Ferry Lesmana: Tapi Uda, kita lihat di lapangan, realitasnya berbeda. Di Tulung Selapan, di Ogan Ilir, rakyat kecil masih menderita. Hegemoni yang adil belum terwujud.
Ade Indra Chaniago: Itulah mengapa kita harus terus berjuang. Mari kita lihat beberapa contoh nyata di Indonesia yang menunjukkan krisis hegemoni ini:
Pertama, pasivitas politik kelas menengah Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia mengalami pasivitas politik yang merupakan produk dari hegemoni kapitalis. Mereka cenderung diam dan tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak adil.
Kedua, politik uang sebagai alat hegemoni. Di Indonesia, elite menggunakan sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memastikan dominasi mereka tetap terjaga. Ini adalah bentuk hegemoni yang halus tapi efektif.
Ketiga, penyusutan ruang sipil. Sejak Pemilu 2024, terjadi peningkatan kecenderungan otoriter, penyusutan ruang sipil, dan erosi kebebasan sipil. Pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis.
Keempat, hegemoni neoliberalisme. Gagasan neoliberalisme bertahan di Indonesia karena dibungkus dengan simbol-simbol budaya dan agama yang familiar bagi masyarakat. Ini membuat ketimpangan dianggap wajar.
Kelima, politik identitas. Identitas berbasis etnis, agama, dan budaya dijadikan alat untuk menarik dukungan dari kelompok pemilih tertentu. Ini memecah belah rakyat dan memperkuat hegemoni elite.
Juliansyah: Lalu bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini, Uda?
Ade Indra Chaniago (berdiri, merapikan sarungnya, lalu bicara dengan suara tenang namun tegas):
“Gramsci mengajarkan bahwa krisis adalah fase transisi bukan akhir zaman. Tapi di fase inilah para ‘Caesar’ bisa muncul, pemimpin otoriter yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Mussolini berkuasa karena ia tahu memanfaatkan ketakutan dan kebingungan rakyat. Dan hari ini, kita melihat gejala yang sama di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Tapi Gramsci juga mengajarkan bahwa krisis adalah peluang. Peluang untuk membangun hegemoni tandingan (counter-hegemony) yang lebih adil, lebih manusiawi. Peluang untuk menghadirkan intelektual organik yang lahir dari rakyat dan berbicara untuk rakyat.
Al-Farabi mengajarkan bahwa pemimpin harus berilmu, adil, dan menuntun rakyat menuju kebahagiaan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kerusakan rakyat berawal dari kerusakan pemimpin. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi negara. Dan Rumi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kesadaran diri.
Maka kepada para pemimpin, saya katakan: jadilah adil. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas. Sebaliknya, bukalah ruang dialog untuk semua suara. Karena seperti kata Gramsci, hegemoni yang bertahan adalah hegemoni yang dibangun di atas persetujuan rakyat, bukan di atas ketakutan.
Kepada rakyat, saya katakan: jangan pernah diam. Tapi juga jangan pernah puas dengan jawaban instan. Tuntutlah dialog, tuntutlah transparansi, tuntutlah keadilan. Seperti kata Hatta, “tidak ada seorang pun pemimpin yang dapat memperbaiki nasib rakyat, kecuali rakyat itu sendiri yang sadar kemudian bergerak”.”
Indra Darmawan (menambahkan dengan suara tenang):
“Saya ingin menutup dengan satu pesan dari Buya Syafii Maarif: ‘Negeri ini surplus politisi, minus negarawan’. Para negarawan sejati adalah mereka yang seperti diajarkan Al-Farabi, bekerja untuk kebahagiaan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Mereka adalah mereka yang seperti yang diingatkan Al-Ghazali menyadari bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah bencana.
Maka marilah kita, sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita bangun Indonesia yang adil, yang menghormati perbedaan, yang melindungi yang lemah. Karena seperti kata Gramsci, ini adalah masa transisi—dan masa transisi adalah waktu untuk bertindak.”
Lima orang itu berdiri, merapikan pakaian. Suara azan Magrib mulai berkumandang dari kejauhan. Mereka berjalan menuju Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan salat Magrib, dengan tekad baru di hati mereka.
Di warung kopi Pasar 16 Ilir, cangkir kopi dan piring pempek yang sudah kosong menjadi saksi bisu percakapan sore itu tentang hegemoni, tentang keadilan, dan tentang harapan.
Palembang, 29 Juli 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Leave a Reply